Jakarta (ANTARA) – Ombudsman Indonesia menyarankan agar Badan Gizi Nasional (BGN) meningkatkan pengawasan kualitas bahan makanan dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini disampaiakan menanggapi beberapa kasus keracunan makanan yang dikaitkan dengan program tersebut.
Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika menyatakan bahwa BGN harus menerapkan sistem daftar periksa untuk semua barang yang masuk ke Unit Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Pemeriksaan ini harus disertai dengan uji kualitas sampel untuk semua barang yang dikirimkan.
“Sertifikasi dari BPOM sangat diperlukan untuk setiap pemasok SPPG,” ujarnya dalam konferensi pers mengenai hasil tinjauan cepat pencegahan maladministrasi dalam pelaksanaan MBG, pada Selasa.
Dia mencatat adanya kasus di mana SPPG hanya menerima barang dari satu pemasok bersertifikat, yang ternyata barangnya berasal dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang belum memiliki sertifikasi.
Untuk mendukung partisipasi langsung UMKM, lanjutnya, mereka harus dibantu untuk mendapatkan sertifikasi BPOM agar dapat menyediakan bahan makanan untuk program MBG.
Menurut dia, batas toleransi untuk penyimpangan kualitas, misalnya maksimal 5 persen, dan mekanisme evaluasi kepatuhan harus diterapkan.
“Pemasok yang berulang kali melanggar spesifikasi harus diberikan sanksi tegas, yaitu dimasukkan dalam daftar hitam,” tambahnya.
Dia mencatat, berdasarkan tinjauan Ombudsman, terdapat beberapa masalah utama dalam program MBG, termasuk kesenjangan besar antara target dan capaian, serta wabah keracunan makanan di beberapa daerah.
Sebelumnya, dalam konferensi pers pada Jumat (26 September), BGN yang bertugas menjalankan MBG melaporkan bahwa 70 kasus keracunan makanan tercatat dari Januari hingga September 2025, yang mempengaruhi 5.914 penerima manfaat.
Menanggapi hal tersebut, lembaga itu menangguhkan operasi 56 dapur MBG yang terkait dengan kasus-kasus tersebut.
Program MBG diluncurkan oleh pemerintah Indonesia pada 6 Januari 2025 untuk memperbaiki status gizi balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak sekolah hingga tingkat SMA.
Berita terkait: Komnas HAM to probe free meal program after food poisoning cases
Berita terkait: Indonesia’s free meals program to create 1.5 mln jobs by 2026: Prabowo
Berita terkait: BGN suspends 56 free meal kitchens following food poisoning outbreaks
Penerjemah: Agatha Olivia, Raka Adji
Editor: M Razi Rahman
Hak Cipta © ANTARA 2025