loading…
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDIP, Selly Andriany Gantina, menekankan pentingnya perbaikan sistem distribusi bantuan sosial (bansos) sebagai alat perlindungan masyarakat di tengah inflasi. Foto: Ist
JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDIP, Selly Andriany Gantina, menyoroti pentingnya membenahi sistem bantuan sosial (bansos) sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat dari tekanan inflasi. Menurutnya, sinkronisasi data dan proses verifikasi yang ketat adalah kunci agar bansos tidak salah sasaran atau malah tertahan di bank.
Masalah klasik tentang keakuratan data penerima masih jadi hambatan utama di lapangan. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) seharusnya menyatukan proses penyaluran dengan validasi data secara bersamaan. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.
Baca juga: Rekening Penerima Bansos untuk Judi Online, Gus Ipul: Tak Berhak Lagi Terima Bantuan!
Langkah ini dianggap perlu untuk merespons rencana Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, yang akan menerapkan transfer langsung agar daya beli masyarakat terjaga. Namun, Selly mengingatkan, tanpa otoritas verifikasi yang jelas, potensi bansos salah sasaran masih besar.
“Karena desakan inflasi saat ini, maka penyaluran bansos dengan proses verifikasi data penerima oleh Kemensos jangan dipisahkan. Pusdatin dan pendamping harus punya kewenangan untuk memverifikasi dan memvalidasi sebelum data penerima dikirim ke Bank Himbara,” ujar Selly, Sabtu (28/3/2026).
Dia juga mengkritik kenaikan desil kesejahteraan yang dinilainya tidak memiliki dasar otoritas yang kuat. Hal ini dikhawatirkan akan menyebabkan bansos cuma berputar pada kelompok tertentu saja, sementara warga yang benar-benar membutuhkan malah terabaikan.
“Pemberian bansos di tengah inflasi itu tujuannya menjaga daya beli masyarakat. Makanya, verifikasinya harus matang dan tidak berbelit-belit. Jangan sampai yang dapat bantuan itu selalu orang yang sama, atau malah dananya cuma mengendap di bank,” katanya.