Jakarta (ANTARA) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler dan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) tahap pertama untuk keluarga penerima manfaat pada kuartal IV 2025 telah melampaui 90 persen dari total.
“Untuk tahap pertama ini, kami sudah menyalurkan bansos reguler dan BLTS kepada para penerima manfaat. Proses penyalurannya sudah lebih dari 90 persen,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.
Dia menjelaskan, pada tahap pertama yang menargetkan 16,3 juta keluarga penerima manfaat, bantuan disalurkan lewat PT Pos Indonesia untuk sekitar 700 ribu keluarga, sementara sisanya melalui bank-bank BUMN.
Sementara itu, tahap kedua yang mencakup 18,7 juta keluarga penerima manfaat masih dalam proses verifikasi dan validasi data.
Saat ini, proses tersebut sudah mencapai sekitar 80 persen, dengan sisa 20 persen menunggu penyelesaian sebelum diteruskan ke bank BUMN dan Pos Indonesia.
Yusuf menegaskan, Kementerian Sosial terus memastikan ketepatan penyaluran bansos dengan melakukan verifikasi lapangan, khususnya untuk keluarga penerima BLTS baru yang datanya berasal dari Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Kemenos diberi tugas menyalurkan bansos reguler, yang meliputi Program Keluarga Harapan dan bantuan sembako, serta BLTS kepada 35.046.783 keluarga penerima manfaat pada kuartal IV 2025.
Mereka terdiri dari 16,3 juta keluarga yang sudah terdaftar sebagai penerima bansos dan 18,7 juta keluarga penerima manfaat baru yang ditetapkan berdasarkan DTSEN.
“Untuk penerima baru BLTS, kami memang butuh waktu untuk melakukan verifikasi lapangan karena sebagian dari 18,7 juta keluarga penerima baru dari DTSEN belum pernah diverifikasi sebelumnya,” jelas sang menteri.
Yusuf menambahkan, verifikasi tersebut merupakan bagian dari upaya Kemenos untuk menjaga akurasi data penerima dan memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Kemenos bertujuan menyelesaikan seluruh penyaluran BLTS untuk kuartal IV dalam beberapa minggu ke depan. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung daya beli masyarakat menjelang akhir tahun, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.