Jumat, 21 Maret 2025 – 23:30 WIB
Jakarta, VIVA – Pemerataan ekonomi dinilai jadi faktor fundamental penting di Indonesia. Hal itu terkait dengan sistem pertahanan, keamanan dan kerakyatan dalam tatanan nasional.
Baca Juga :
Rupiah Nyaris Sentuh Rp 16.500/US$, Airlangga Sebut Fundamental Indonesia Kuat
Demikian disampaikan Koordinator Eksekutif JAKI Kemanusiaan Inisiatif, Yudi Syamhudi Suyuti. Menurut Yudi, faktor fundamental bukan saja dilihat dari material, melainkan juga bagian dari stabilitas kehidupan rakyat dan negara.
“Di tengah-tengah ketidakpastian perekonomian ini, Presiden Prabowo perlu membuat terobosan,” kata Yudi, Jumat, 21 Maret 2025.
Baca Juga :
Trik Inisiatif Perbaiki Fundamental, Turunkan Rasio Kredit Berisiko (LAR) Hingga Dibawah 35%
Dia mengatakan hal itu bukan sekadar mengatasi masalah yang terjadi sekarang. Namun, menurutnya juga untuk memulai kemajuan di sektor ekonomi yang maju.
Yudi menuturkan salah satunya Prabowo perlu terlibat langsung dalam tatanan supply chain operational atau rantai pasok operasional dalam perekonomian Indonesia. Upaya itu bisa dengan menerbitkan state guarantee atau jaminan negara untuk pembangunan ekonomi di seluruh tingkatan.
Baca Juga :
Transformasi Digital dan Gaya Hidup Akademik, Inspirasi dari Syahraki Syahrir
“Tentu tindakan ini jadi stimulus fundamental tumbuhnya pergerakan ekonomi melalui dunia usaha yang mudah mendapatkan akses ke lembaga pembiayaan. Baik melalui bank atau pembiayaan lainnya,” jelas Yudi.
Presiden Prabowo saat melantik jajaran Menteri Kabinet Merah Putih.
Photo :
Youtube Sekretariat Presiden
Pun, dia bilang saat ini hanya mengenal personal guarantee dan corporate guarantee dalam dunia bisnis. Namun, ia menekankan perlu Presiden Prabowo turun tangan sehingga saat masyarakat akan mudah dapat akses permodalan.
“Banyak sekali kebuntuan perekonomian disebabkan sulitnya akses dalam permodalan usaha. Baik itu dari perorangan, perseroan, koperasi atau badan-badan ekonomi lainnya, seringkali gagal dalam aspek permodalan,” ujar Yudi.
Yudi bilang dengan adanya state guarantee yang bisa diterbitkan melalui Keputusan Presiden, Peraturan Presiden, atau bisa juga dengan Peraturan Pemerintah hingga Undang-undang. Bagi dia, ke depan akan membuat kondisi kesulitan ekonomi akan berbalik jadi kemudahan.
Kemudian, dampak positifnya bisa membuka banyak sektor usaha, investasi meningkat, tumbuhnya angkatan kerja menjadi kuat. Menurut dia, hal itu juga mampu mewujudkan hilirisasi nasional.
“Tentu state guarantee harus menyentuh seluruh segmen. Dan mampu mencapai titik temu arus ekonomi dari bawah ke atas bertemu dengan arus dari atas ke bawah, lalu ke tengah,” kata dia.
Halaman Selanjutnya
Pun, dia bilang saat ini hanya mengenal personal guarantee dan corporate guarantee dalam dunia bisnis. Namun, ia menekankan perlu Presiden Prabowo turun tangan sehingga saat masyarakat akan mudah dapat akses permodalan.