Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda mengungkapkan bahwa pemerintah sedang menyiapkan rancangan undang-undang untuk meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“RUU BUMD akan segera diajukan ke DPR oleh pemerintah. Dengan ini, pemerintah yakin BUMD bisa lebih berkembang,” ujarnya dalam pernyataan di Jakarta, Kamis.
Menurut Karsayuda, inisiatif ini muncul karena kekhawatiran atas kondisi BUMD saat ini.
Dari 1.571 BUMD dengan aset mencapai Rp1.200 triliun (sekitar USD75 miliar), sekitar 70% kondisinya buruk akibat salah kelola, campur tangan politik berlebihan, dan manajemen yang tidak kompeten.
“Kami menemukan eksekutif atau manajemen BUMD—baik dewan pengawas, komisaris, maupun direktur—yang kurang kompeten dan ditunjuk oleh kepala daerah terpilih,” jelasnya.
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah juga berencana membentuk Direktorat Jenderal Pengembangan dan Pengawasan BUMD di tingkat Eselon I di bawah Kementerian Dalam Negeri.
Saat ini, pengawasan dan pengembangan BUMD ditangani pejabat Eselon III, yang dianggap kurang mampu menangani kompleksitas bisnis tersebut.
Selain meningkatkan BUMD, Karsayuda berharap RUU BUMD dapat mendorong konsolidasi antar-BUMD di berbagai kota dan provinsi.
“Jika BUMN punya Danantara, BUMD juga harus mampu membiayai proyek strategis nasional di tingkat daerah maupun proyek strategis lokal, tanpa bergantung sepenuhnya pada APBN,” paparnya.
Komisi II juga meminta pemerintah pusat memberikan kewenangan lebih besar untuk mengawasi dan mengevaluasi BUMD—mulai dari pendirian, pengelolaan, hingga evaluasi dan pengembangan, termasuk wewenang membekukan atau membubarkan BUMD yang tidak berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
Sebelumnya, dalam rapat kerja dan dengar pendapat pada 16 Juli 2025, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta dukungan Komisi II untuk pembentukan UU BUMD.
“Kami mohon dukungan Komisi II DPR untuk pembentukan UU BUMD guna mengatur pengelolaan BUMD lebih tegas, berdasarkan inisiatif pemerintah. Kami akan menyiapkan rancangannya,” kata Karnavian.
Berita terkait: BUMD harus jadi pilar pendapatan daerah: Kementerian
Berita terkait: Kementerian minta BUMD aktif jalankan bisnis produktif
Penerjemah: Melalusa Susthira, Kuntum Khaira Riswan
Editor: Primayanti
Hak Cipta © ANTARA 2025