Sorong, Papua Barat Daya (ANTARA) – Kementerian HAM memberikan perhatian khusus pada konflik yang meningkat di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, dengan mengirim Staf Khusus Menteri, Thomas Harming Suwarta, ke daerah tersebut.
Suwarta menekankan bahwa kehadiran pemerintah bukan sekadar simbolis, tetapi menunjukkan kepedulian nyata dengan merespons langsung aspirasi masyarakat setempat.
"Kami di sini tidak hanya untuk melihat, tapi juga mendengar dan merespons sebagai bukti kepedulian negara pada kondisi rakyat," kata Suwarta.
Ia menjelaskan bahwa inisiatif ini adalah instruksi langsung menteri, mendorong pemerintah untuk benar-benar hadir di tengah masyarakat, mendengar aspirasi mereka, dan memahami kondisi sebenarnya.
Menurut Suwarta, dengan eskalasi konflik dan dinamika sosial yang meningkat, kementerian memutuskan untuk langsung mengunjungi daerah konflik.
"Kehadiran kami bertujuan memastikan misi rekonsiliasi dan perdamaian terwujud di Maybrat," ujarnya.
Ia mengakui bahwa Maybrat pernah mengalami kerusuhan sosial beberapa tahun lalu, yang dampaknya masih terasa hingga kini.
"Kami berharap kehadiran kami dapat berkontribusi, sesuai kemampuan Kementerian HAM. Masalah yang kami hadapi terkait konflik, penanganan pascakonflik, dan perencanaan masa depan, semua ini menyangkut HAM," jelasnya.
Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menekankan pentingnya rekonsiliasi untuk membangun kepercayaan antarwarga.
"Saya mengajak semua warga yang memiliki keluarga terlibat konflik atau beda pandangan untuk membuka pintu rekonsiliasi. Mari bangun Maybrat dengan hati damai," katanya.
Berita terkait: Papua: Menteri tinjau kondisi prajurit di daerah rawan konflik
Berita terkait: Pemerintah dukung pengungsi dan dialog damai di konflik Papua Tengah
Berita terkait: Belum ada amnesti untuk pemberontak bersenjata saat ini: menteri
Penerjemah: Yuvensius, Kenzu
Editor: Azis Kurmala
Hak Cipta © ANTARA 2025
(Catatan: Ada sedikit kesalahan ketik di "Berita terkait" yang seharusnya "Berita terkait" pada bagian kedua.)