Jakarta (ANTARA) – Pemerintah sedang menyeimbangkan nilai tukar petani tanaman pangan (NTPP) dengan ketersediaan beras nasional, kata Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Ketahanan Pangan Nasional (Bapanas), pada hari Minggu.
“Kita membutuhkan lebih banyak beras, dan dengan petani yang tidak dapat menanam akibat El Nino, pemerintah sedang menyeimbangkan kekurangan beras dengan impor,” katanya kepada ANTARA.
Suplai beras yang cukup penting untuk menjaga keseimbangan antara stok dan permintaan meskipun ada kekurangan akibat fenomena El Nino, karena Indonesia menghadapi defisit sebesar 2,4 juta ton pada bulan Januari dan Februari, tambahnya.
Ia menekankan bahwa impor adalah tindakan terakhir untuk memastikan ketersediaan beras.
“Sangat disayangkan, namun impor diperlukan saat ini untuk memenuhi kebutuhan saat ini,” katanya.
Ia memastikan bahwa impor tersebut diukur dengan hati-hati untuk menghindari gangguan pada stabilitas harga petani.
“Salah satu indikasinya adalah NTPP saat ini sebesar 116,16 persen, yang tertinggi sepanjang sejarah, mendorong petani untuk menanam secara aktif,” kata Adi.
Ia juga menyebutkan bahwa kenaikan harga beras saat ini tidak dipengaruhi oleh pemilihan umum yang akan datang atau liburan Tahun Baru Imlek.
“Kami terus memenuhi pasar domestik dengan beras,” kata Adi.
Menjelang panen besar yang diharapkan pada bulan Maret, Bapanas, Kementerian Pertanian, dan pemangku kepentingan terkait akan mengoptimalkan serapan beras untuk mencegah penurunan harga petani.
Pada saat yang sama, pengisian Ketersediaan Pangan Pemerintah (CPP) dari produksi dalam negeri akan menjadi prioritas.
“Kami sedang menyiapkan CPP secara lebih awal untuk intervensi, termasuk distribusi bantuan pangan, operasi pasar, dan keadaan darurat,” kata Adi.
Berita terkait: Pedagang eceran menyalahkan produsen atas kenaikan harga bahan pangan pokok
Berita terkait: Bantuan pangan sementara dihentikan untuk menghormati tahapan pemilihan: Bapanas
Penerjemah: Muhammad Heriyanto, Cindy Frishanti Octavia
Editor: Anton Santoso
Hak Cipta © ANTARA 2024