Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia menangani 44.521 kasus terkait perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri pada tahun 2023, menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Kasus-kasus tersebut termasuk evakuasi 1.119 warga Indonesia dari beberapa daerah berbahaya dan konflik, termasuk evakuasi delapan warga negara Indonesia dari Gaza, katanya dalam konferensi pers di sini pada hari Kamis.
“Saat ini, ada dua warga Indonesia yang memilih tinggal di Gaza,” katanya.
Ia menambahkan bahwa peningkatan tajam terjadi dalam kasus perdagangan manusia berbasis teknologi dan penipuan online pada tahun 2023.
Pada awal tahun 2023, Marsudi mengunjungi Kamboja dan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Kamboja dan Kepala Kepolisian untuk menjajaki kerja sama dalam memberantas penipuan online di negara tersebut.
“Alhamdullilah (syukur kepada Allah), banyak saudara-saudara kita yang berhasil diselamatkan,” katanya.
Berdasarkan catatan Kementerian Luar Negeri, Indonesia berhasil mengrepatriasi lebih dari 1.100 warga yang menjadi korban perdagangan manusia dan bekerja di perusahaan penipuan online di Kamboja.
Marsudi mengatakan bahwa tantangan terkait korban perdagangan manusia akan terus ada, dan pemerintah Indonesia sangat memperhatikan perlindungan bagi warga Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia di berbagai negara.
Berita terkait: Tujuh warga Indonesia lainnya yang ditawan di Kamboja dibebaskan
Pemberantasan perdagangan manusia juga menjadi salah satu prioritas Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).
Pada KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Indonesia, pada Mei 2023, para pemimpin ASEAN membuat deklarasi tentang pemberantasan perdagangan manusia yang disebabkan oleh penyalahgunaan teknologi. Deklarasi tersebut menjadi acuan penanganan perdagangan manusia di Asia Tenggara.
Deklarasi tersebut menyatakan bahwa ASEAN akan memperkuat kerja sama dan koordinasi dalam penanganan perdagangan manusia melalui pelatihan bersama dan pertukaran informasi.
ASEAN juga akan memperkuat kerja sama dalam bidang manajemen perbatasan, pencegahan, penyelidikan, penegakan hukum dan penuntutan, perlindungan, dan repatriasi, serta dukungan seperti rehabilitasi dan reintegrasi korban.
Kementerian Luar Negeri mencatat peningkatan signifikan dalam kasus perdagangan manusia dari 361 kasus pada tahun 2021 menjadi 752 kasus pada tahun 2022.
Selain itu, negara-negara tujuan di mana banyak kasus perdagangan manusia terkait penipuan online terdeteksi juga semakin bervariasi. Mereka termasuk Myanmar, Filipina, Kamboja, Laos, Vietnam, dan Thailand.
Berita terkait: Menteri tekankan kolaborasi ASEAN untuk memerangi perdagangan manusia
Berita terkait: Menteri desak penanganan berkelanjutan untuk mengatasi perdagangan manusia
Penerjemah: Shofi Ayudiana, Raka Adji
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Hak Cipta © ANTARA 2024