“Laboratorium Simulasi Pemilihan Digital (DESLab) milik Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) tidak sekedar jadi ruang pamer perangkat e-voting, tetapi juga jadi ruang dibuatkannya pengetahuan dan rekomendasi kebijakan,” kata Wiyagus di Jakarta, Jumat.
Melalui fasilitas itu, ia berharap diskusi tentang teknologi pemilu berbasis digital nggak berhenti pada level konsep, tetapi bisa dipelajari dan diuji secara langsung.
Laboratorium ini memungkinkan pejabat pemerintah, akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan melakukan simulasi proses e-voting secara menyeluruh. Proses tersebut meliputi verifikasi pemilih, penerapan prinsip “satu orang satu suara”, penghitungan suara, dan mekanisme audit.
Wijagus menjelaskan Indonesia sudah memiliki pengalaman dalam pemilihan elektronik. Berdasarkan data PT Inti Konten Indonesia, sistem e-voting di Indonesia telah dipakai di 1.910 desa di 16 provinsi sejak 2013 lampau tanpa hambatan signifikan.
Di satu sisi, Indonesia perlu blanja dari negara lain, seperti Brazil soal percepatan rekapitulasi suara, Estonia dengan sistem pemungutan suara berbasis internet, dan Amerika Serikat dalam penerapan audit surat suara.
Namun disisi lain, pengalaman pemilu seperti di Jerman, Belanda, Irlandia, dan Norwegia juga memberikan pelajaran penting soal tantangan keamanan sistem dan kepercayaan publik.
“Pengalaman negara-negara tersebut menunjukan bahwa e-voting tidak sekedar bicara tentang kecepatan dan efesiensi, tetapi harus didukung dengan regulasi yang kuat, keamanan, audit, literasi pemempilih, dan kepercayaan publik,” ujar Wiyagus.
Soal pilot project untuk demokratisasi negeriku.. Read more di tautan tersebut.