Jakarta (ANTARA) – Pemerintah telah mengumumkan beberapa inisiatif dalam Program Paket Ekonomi 2025, termasuk bantuan pangan untuk periode Oktober–November, seperti disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin, Hartarto menjelaskan bahwa Program Paket Ekonomi 2025 terdiri dari delapan program yang akan dipercepat di tahun 2025, empat program yang berlanjut ke 2026, dan lima program yang bertujuan untuk menyerap tenaga kerja.
Program percepatan pertama adalah program magang untuk lulusan perguruan tinggi, yang menargetkan mereka yang baru lulus dalam satu tahun terakhir.
“Kami akan melakukan *link and match* dengan para fresh graduate bekerja sama dengan sektor industri,” ujarnya.
Program ini menawarkan 20.000 kuota magang, dengan peserta menerima tunjangan bulanan sebesar Upah Minimum Provinsi (UMP) yaitu Rp3,3 juta (US$195) selama enam bulan.
Total anggaran yang dialokasikan adalah Rp198 miliar (US$11 juta).
Program kedua mencakup pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk pekerja di sektor pariwisata, diperluas dari cakupan sebelumnya yang hanya untuk sektor padat karya.
“Program ini akan mencakup sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe. Targetnya adalah 552.000 pekerja, menerima cakupan PPh 100 persen untuk tiga bulan sisa tahun pajak 2025, dengan anggaran Rp120 miliar (US$7 juta),” kata Hartarto.
Program ketiga memberikan bantuan pangan untuk bulan Oktober–November, mendistribusikan 10 kilogram beras per penerima manfaat, dengan total anggaran Rp7 triliun (US$414 juta).
Program keempat membantu iuran asuransi kecelakaan kerja (JKK) dan kematian (JKM) untuk pekerja bukan penerima upah, termasuk freelancer, driver ojol, kurir, dan pekerja logistik.
“Targetnya 731.361 penerima, dengan diskon 50 persen untuk iuran JKK dan JKM,” tegas menteri.
BPJS Ketenagakerjaan telah mengalokasikan dana Rp36 miliar (US$2,1 juta) untuk iuran ini. Hartarto merinci manfaatnya: manfaat meninggal 48 kali upah, manfaat cacat 56 kali upah, beasiswa Rp174 juta (US$10.000) untuk dua anak, dan santunan kematian total Rp42 juta (US$2.486).
Program kelima memberikan bantuan pembelian rumah melalui BPJS Ketenagakerjaan.
“Suku bunga telah diturunkan dari tingkat BI plus 5 persen menjadi tingkat BI plus 3 persen. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melonggarkan sistem SLIK, dan suku bunga pinjaman developer juga diturunkan dari tingkat BI plus 6 persen menjadi tingkat BI plus 4 persen,” ujar Hartarto.
Program ini menargetkan 1.050 unit rumah dengan total anggaran Rp150 miliar (US$8,8 juta).
Program keenam memberikan bantuan upah untuk sektor padat karya, didistribusikan oleh Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum. Jumlah penerimanya adalah 609.465 untuk periode September–Desember, dengan Rp1,8 triliun (US$106 juta) dialokasikan ke Kemenhub dan Rp3,5 triliun (US$207 juta) ke Kemen PU.
Program ketujuh fokus pada percepatan deregulasi di bawah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025, termasuk regulasi turunan dan integrasi RDTR digital ke dalam satu sistem OSS.
Terakhir, pemerintah meningkatkan kualitas perumahan dan menyediakan platform pemasaran untuk UMKM dan pekerja gig economy, dengan tahap awal diterapkan di Jakarta.
Berita terkait: Ekonomi syariah dipandang sebagai penggerak utama pertumbuhan masa depan Indonesia
Berita terkait: Presiden Prabowo dorong koperasi sebagai kunci ekonomi Indonesia
Berita terkait: Indonesia dorong pemuda siapkan karir masa depan di ekonomi hijau
Penerjemah: Genta Tenri Mawangi, Resinta Sulistiyandari
Editor: M Razi Rahman
Hak Cipta © ANTARA 2025