Selasa, 16 Juni 2026 – 02:00 WIB
Jakarta, VIVA – Mahkamah Konstitusi (MK) menargetkan sidang gugatan soal Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masuk dana pendidikan bisa diputus pada Juli 2026. MK minta pemerintah dan DPR RI batasi jumlah saksi ahli yang dihadirkan di sidang pekan depan.
Hal ini disampaikan Ketua MK Suhartoyo dalam sidang uji materiil UU No 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026. Sidang untuk pemohon nomor 40/PUU-XXIV/2026, 52/PUU-XXIV/2026, dan 55/PUU-XXIV/2026 digelar di Ruang Rapat Pleno Gedung I MK, Jakarta, Senin.
Semua berawal dari permohonan ahli pemerintah atau presiden yang mau menghadirkan lebih dari tiga ahli pada sidang lanjutan, Selasa 23 Juni pekan depan. Tapi permintaan itu enggak dikabulkan Ketua MK. Suhartoyo minta jumlah ahli pemerintah disamakan dengan ahli DPR, masing-masing tigar orang ahli buat tiga perkara a quo.
“Dari (kuasa) presiden, ada ahli dihadirkan?” tanya Suhartoyo ke kuasa hukum pemerintah.
“Ada, Yang Mulia. Setiap perkara dua ahli,” kata Zulmansyah, Direktur Litigasi Kementerian Hukum.
Denger jumlahnya lebih dari tiga, Suhartoyo langsung potong dan ingetin soal waktu sidang.
“Jangan, waktunya, Pak,” ucap Suhartoyo.
Hakim konstitusi mau selesain perkara paling lambat akhir Juni supaya isu permohonan enggak hilang. “MK akan selesaikan permohonan paling lambat akhir bulan ini. Bulan depan seharusnya udah bisa diputus. Jadi enggak kehilangan isu,” jelasnya.
Kuasa hukum pemerintah coba nawar jadi empat ahli, tetap aja ditolak.
“Empat ahli, Yang Mulia?” tawar Zulmansyah.
“Tiga, sama kaya DPR,” tegas Suhartoyo.
Setelah itu, sidang ditutup dan bakal lanjut Selasa 23 Juni 2026 jam 08.30 WIB. Kata Suhartoyo, sidang mungkin lama karena biasanya sidang MK mulai jam 10.30 WIB.
“Kami jadwalin Selasa, 23 Juni 2026 jam 08.30 WIB. Kalau perlu sampai siang, terkait sidang permohonan ini,” pungkasnya.