memuat…
Syaiful Huda, Ketua DPP PKB. Foto/Ist
Syaiful Huda
Ketua DPP PKB
BULAN
Juli emang selalu penuh makna. Gak cuma karena puisi, tapi di bulan ini Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) lahir dan berdiri. Tepatnya 23 Juli 1998, 27 tahun lalu. Kalau diliat dari umur, 27 tahun itu udah usia matang buat partai politik buat introspeksi diri.
Apalagi dalam konteks naik-turunnya elektabilitas di panggung demokrasi Indonesia. Perjalanan PKB gak lepas dari dinamika politik yang rumit. Mulai dari tantangan internal sampe persaingan pemilu yang makin pragmatis. Pemilu 2024 jadi ujian paling berat buat PKB, tapi juga jadi momen kebangkitan dengan dapetin suara terbanyak sepanjang sejarah partai ini.
Sejak pemilu pertama 1999, PKB konsisten jadi wakil politik warga Nahdliyin. Tapi, kayak partai lain juga, elektabilitas PKB naik-turun. Di Pemilu 2004, PKB dapet 10,6% suara (52 kursi), tapi sempet anjlok di 2014 (8,9%, 47 kursi). Pemilu 2019 jadi titik balik dengan 9,7% suara (58 kursi), dan di 2024, PKB melesat jadi partai dengan suara terbanyak (13,2%, 68 kursi).
Prestasi ini patut diapresiasi, apalagi Pemilu 2024 penuh dengan politik transaksional yang brutal. PKB juga hadapi tantangan multidimensi di Pemilu 2024. Pertama, ada penurunan legitimasi karena pernyataan beberapa tokoh PBNU yang meragukan hubungan PKB-NU. Kedua, ancaman kriminalisasi hukum ke beberapa elit partai. Ketiga, pecahnya suara Nahdliyin karena banyak partai berlatar Islam.
Tapi, PKB berhasil lolos dari “lubang jarum” dengan strategi tepat, yaitu dengan majunya Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) sebagai calon presiden. Keikutsertaan Gus Muhaimin bikin efek coat tail yang nyata buat PKB. Suara PKB melonjak dan nambah kursi di parlemen, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.
PKB juga berhasil bawa 16 kadernya ke parlemen dari daerah-daerah yang sebelumnya belum pernah ngirim wakil. Suara PKB di basis Nahdliyin tetap kuat meski legitimasi dari elit PBNU terus digoyang.
Lolos dari Jebakan Partai Medioker
Kenaikan suara PKB jangan bikin mereka cepat puas. Sejarah nunjukkin, partai yang terjebak di middle-party trap—stagnan di level menengah tanpa gebrakan—bakal tergerus zaman. PKB harus belajar dari nasib PPP, yang hilang dari DPR di 2024 karena gagal beradaptasi dengan perubahan sosial.