Salah satu langkah yang diambil oleh Pemerintah Indonesia untuk menghapus kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpendapatan rendah adalah penyediaan bantuan sosial. Kementerian Sosial secara rutin memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat berpendapatan rendah melalui beberapa program, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai, serta bantuan pangan untuk lansia dan penyandang disabilitas.
Keluarga penerima bantuan sosial adalah mereka yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, dengan penyempurnaan data dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Generasi Selanjutnya (SIKS-NG) sejak tahun 2017.
Dengan alokasi dana bantuan sosial yang besar setiap tahun, pembaruan data secara berkala dan transparansi dalam proses distribusi menjadi kunci untuk mencegah penyalahgunaan dana.
Pada bulan April 2024, Tri Rismaharini, menteri sosial periode Desember 2020–September, menjelaskan bahwa kementeriannya telah berupaya mengatasi tantangan tersebut dengan mendistribusikan bantuan sosial langsung ke rekening bank penerima sejak tahun 2021. Hal ini dilakukan bekerja sama dengan bank-bank milik negara dan perusahaan pos milik negara PT Pos Indonesia.
Kementerian juga melakukan pembaruan DTKS setiap bulan untuk memastikan distribusi dilakukan sesuai dengan kondisi penerima manfaat.
Untuk mengurangi kesalahan dalam verifikasi data penerima bantuan sosial, Kementerian Sosial juga mengembangkan aplikasi Cek Bansos, yang memungkinkan masyarakat untuk mengajukan atau menantang status penerima manfaat.
“Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat membuat laporan dengan menyertakan foto rumah yang tidak sesuai (dengan persyaratan untuk menjadi penerima manfaat), kemudian petugas akan memeriksanya secara langsung,” kata Rismaharini.
Beliau menegaskan bahwa jika masyarakat menemukan ketidaksesuaian dalam distribusi bantuan sosial, mereka dapat menghubungi Pusat Komando 24 jam yang didirikan oleh kementerian dengan cara menekan angka 171.
Namun, beliau tidak menyangkal bahwa distribusi bantuan sosial masih belum efektif, mengingat kementeriannya memiliki beberapa sumber data yang menjadi acuan yang perlu diperbarui secara berkala, misalnya, DTKS, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan data Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Oleh karena itu, saat serah terima jabatan tahun ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, meminta Menteri Sosial yang baru, Saifullah Yusuf, untuk meningkatkan akurasi dan manajemen sumber data yang digunakan untuk distribusi bantuan sosial, termasuk DTKS.
Sumber Data Tunggal
Presiden Prabowo Subianto pada 30 Oktober 2024, memanggil beberapa menteri dan kepala lembaga yang bertanggung jawab atas distribusi bantuan sosial.
Menteri Yusuf menjelaskan bahwa isu yang disoroti oleh Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut adalah data yang masih terlalu sektoral.
Presiden menyoroti bahwa data terintegrasi sangat penting untuk memastikan keakuratan bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah.
Oleh karena itu, pada hari yang sama, setelah pertemuan, Kementerian Sosial menginisiasi pertemuan terbatas dengan Badan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai langkah awal untuk menyiapkan Sumber Data Tunggal.
Dalam pertemuan tersebut, ketiga lembaga tersebut sepakat untuk pertama-tama mengintegrasikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial dengan Data Registrasi Sosial Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, yang melakukan survei lebih dari 250 juta orang pada tahun 2022.
Menteri Sosial menyampaikan harapannya bahwa persiapan Sumber Data Tunggal bisa selesai dalam 100 hari kerja setelah pertemuan sehingga dapat digunakan untuk penyusunan kebijakan serta distribusi bantuan sosial yang lebih efektif pada tahun 2025.
Kepala Badan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko, menjelaskan bahwa Sumber Data Tunggal akan mengintegrasikan seluruh data masyarakat, termasuk mereka yang sangat miskin, miskin, dan rentan terhadap kemiskinan, sehingga tidak akan ada lagi tumpang tindih data bantuan sosial.
Menunggu Sumber Data Tunggal
Untuk mempercepat persiapan Sumber Data Tunggal, Presiden Prabowo pada 26 November mengadakan pertemuan tertutup lain dengan para menteri dan kepala lembaga terkait setelah kembali dari kunjungan ke luar negeri.
Dalam pertemuan tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) dipilih untuk mengonsolidasikan data dari berbagai lembaga, kementerian, dan pemerintah daerah.
BPS kemudian mempercepat integrasi Sumber Data Tunggal dan mengunjungi kementerian, lembaga, dan perusahaan untuk mendapatkan data terkait kesejahteraan sosial dan ekonomi.
Pada hari Selasa (24 Desember), Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengunjungi kantor Menteri Sosial untuk menyampaikan perkembangan terbaru dalam persiapan Sumber Data Tunggal.
BPS telah menyelesaikan empat tahap persiapan sumber data tersebut. Pertama, telah terintegrasi data individu dan kedua, telah terintegrasi data keluarga.
Ketiga, telah dilakukan pengecekan silang data lain, seperti data dari perusahaan listrik milik negara PLN dan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan. Keempat, juga telah dilakukan klasifikasi data.
Jumlah individu yang tercatat dalam Sumber Data Tunggal diproyeksikan sama dengan jumlah penduduk Indonesia.
Proses persiapannya melibatkan dinamika, seperti penerima manfaat yang standar hidupnya telah meningkat, yang domisilinya berubah, dan yang meninggal.
Namun, BPS memastikan bahwa integrasi akan membuat standar seleksi penerima bantuan sosial lebih jelas.
Oleh karena itu, setelah dipadankan, data akan dikirim kembali ke kementerian/lembaga, seperti Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Sosial, dan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia.
Widyasanti menyatakan optimisme bahwa Sumber Data Tunggal sosial-ekonomi akan tersedia pada tahun 2025, sesuai dengan keinginan Presiden Prabowo.