Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menggelar rapat di kementeriannya untuk membahas kemungkinan penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi sekolah-sekolah yang berlokasi dekat area terdampak demonstrasi.
“Kami sedang mengadakan diskusi malam ini di kementerian untuk meninjau hal ini,” kata Abdul Mu’ti dalam sebuah pernyataan setelah menghadiri Rapat Pleno Kabinet di Istana Presiden pada hari Minggu.
Dia menjelaskan bahwa kementeriannya akan mengumumkan potensi penerapan PJJ setelah rapat pada Minggu malam tersebut.
Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta sebelumnya telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor e-0014/SE/2025 yang merekomendasikan agar para karyawan bekerja dari rumah (WFH).
Cyril Raoul Hakim, Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk Komunikasi Publik, mengonfirmasi pada hari Minggu bahwa rekomendasi WFH bagi karyawan perusahaan di Jakarta itu bersifat situasional dan tidak wajib.
“Rekomendasi ini, khususnya untuk perusahaan yang berlokasi dekat lokasi demo, bersifat situasional dan tidak wajib,” kata Hakim. Dia menambahkan bahwa penerapan WFH disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perusahaan.
Surat edaran tersebut juga menyatakan bahwa perusahaan yang memberikan layanan terus-menerus kepada publik dapat menerapkan kebijakan gabungan WFH dan kerja di lokasi.
Demonstrasi di depan kompleks Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (DPR/MPR) diperkirakan akan berlanjut dari tanggal 1 sampai 5 September, menurut surat edaran yang beredar di media sosial dan platform perpesanan.