Jakarta (ANTARA) – Menteri Hukum Indonesia, Supratman Andi Agtas, menyatakan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan mencapai kesimpulan definitif lebih cepat jika diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) daripada oleh pemerintah.
Pengesahan RUU ini telah menjadi salah satu tuntutan utama yang disuarakan dalam gelombang demonstrasi terbaru di seluruh negeri. Undang-undang ini diharapkan dapat menjadi penangkal yang efektif terhadap berbagai kejahatan, terutama korupsi.
“Kalau diinisiasi sama DPR, saya yakin pembahasannya akan selesai lebih cepat,” kata Agtas di Jakarta pada hari Rabu.
Dia menjelaskan bahwa Kementerian Hukum akan berkoordinasi dulu dengan pimpinan DPR untuk menentukan apakah proses legislatif akan dimajukan oleh parlemen atau pemerintah. Bagaimanapun, dia menekankan bahwa DPR pada prinsipnya siap untuk mendorong pembahasan.
Mengulang sikap pemerintah, Agtas menggarisbawahi bahwa Presiden Prabowo Subianto telah berulang kali meyakinkan publik tentang komitmen pemerintahannya untuk menjadikan pengesahan RUU ini sebagai prioritas.
“Perlu dicatat bahwa bahkan sebelum demonstrasi, kami di pemerintah sudah mempersiapkan,” tegasnya, menambahkan bahwa upaya sedang dilakukan untuk memasukkan RUU Perampasan Aset dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2026.
Menanggapi proposal untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai alternatif, dia menekankan bahwa instrumen hukum seperti itu tidak boleh digunakan dengan sembarangan.
Dia menegaskan bahwa akan lebih baik jika regulasi itu dibahas dan disahkan melalui parlemen dalam proses legislatif yang normal.
Sebelumnya, pada Selasa (2 September), Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Sturman Panjaitan, menegaskan bahwa parlemen akan melakukan segala upaya untuk mempercepat perumusan RUU ini menanggapi tuntutan publik.
Dia mencatat bahwa DPR telah mengadakan rapat pada Senin (1 September) untuk memajukan proses legislatif dan meyakinkan bahwa aspirasi publik akan diperhitungkan.
Berita terkait: Prabowo vows action on labor, corruption bills after public dialogue
Berita terkait: Indonesia’s KPK probes alleged corruption in Hajj catering
Berita terkait: President Prabowo removes Deputy Minister Ebenezer after KPK case
*Translator: Agatha O, Tegar Nurfitra
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2025*