Jakarta (ANTARA) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menargetkan 300 perusahaan besar untuk mendirikan Pusat Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3) dalam dua tahun ke depan.
“Kami berharap dalam dua tahun mendatang, setidaknya 300 perusahaan besar di Indonesia dapat membentuk RP3 sesuai standar yang telah ditetapkan,” ujarnya dalam acara Peringatan Hari Ibu ke-97 di Jakarta, Senin.
Pada kesempatan itu, Fauzi meluncurkan inisiatif RP3 di lingkungan kementeriannya. Pendirian ini, menurut dia, merupakan bentuk pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyediaan Pusat Perlindungan Pekerja Perempuan di Tempat Kerja.
Dia menyatakan bahwa tujuan program RP3 adalah untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan keadilan bagi perempuan di lingkungan kerja.
“RP3 bukan sekadar ruang fisik, melainkan platform advokasi yang menjamin hak pekerja perempuan terlindungi—mulai dari cuti haid dan fasilitas laktasi yang memadai, hingga mekanisme pelaporan pelecehan seksual yang aman dan bebas dari praktik tukar-menukar jasa,” jelasnya.
Kehadiran RP3 di tempat kerja dinilai sangat penting, mengingat banyak kasus kekerasan di tempat kerja masih tidak terlapor.
Layanan RP3 mencakup pencegahan kekerasan terhadap pekerja perempuan, penanganan dan tindak lanjut pengaduan, serta layanan pendukung.
Lebih lanjut, ruang lingkup kekerasan yang ditangani RP3 meliputi kekerasan fisik, psikologis, dan seksual, serta pelanggaran hak maternitas.
Berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024, sebanyak 25,6 persen perempuan bekerja pernah mengalami kekerasan fisik ataupun seksual, atau keduanya.
Data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) juga mencatat terdapat 1.308 perempuan dewasa yang menjadi korban kekerasan di tempat kerja antara tahun 2020 hingga 2024.
Berita terkait: Kementerian perkuat pembelajaran dukung partisipasi perempuan di STEM
Berita terkait: Kepemimpinan perempuan wujudkan pembangunan lebih inklusif: Kementerian
Berita terkait: KPU dan kementerian kolaborasi tingkatkan peran politik perempuan
Penerjemah: Anita Permata, Raka Adji
Editor: Arie Novarina
Hak Cipta © ANTARA 2025