Jakarta (ANTARA) – Ekonomi global saat ini menghadapi gelombang ketidakpastian, yang menekan sektor ketenagakerjaan di hampir semua negara, termasuk Indonesia.
Pada awal 2025, tren pemutusan hubungan kerja menjadi sorotan publik, menandakan bahwa bisnis saat ini menghadapi tantangan yang berat.
Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan, pada tahun 2024, terdapat 77.965 pemutusan hubungan kerja di Indonesia.
Dalam sebuah studi terbaru, seorang analis dari Pusat Analisis Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Hartini Retnaningsih, memprediksi bahwa pada tahun 2025, setidaknya 280 ribu pekerja berpotensi di-PHK oleh 60 perusahaan tekstil.
Beberapa faktor yang dapat menyebabkan PHK termasuk peningkatan pajak pertambahan nilai, pembatasan subsidi pemerintah, dan kenaikan premi program jaminan kesehatan nasional dari BPJS Kesehatan.
Ia menyarankan agar pemerintah mencegah PHK massal dengan membuat kebijakan yang mendukung industri yang menghadapi potensi pemangkasan pekerjaan, merevisi ketentuan tentang persyaratan PHK, dan menciptakan kebijakan impor yang tidak merugikan produk lokal.
Juga bisa mempertimbangkan mendukung pengembangan pasar baru di tingkat internasional, mengantisipasi dinamika geopolitik global, dan mentransformasi implementasi program Jaminan Kehilangan Pekerjaan untuk menjadikannya efektif dan efisien, katanya.
Juga dianggap perlu bagi Komisi IX DPR untuk mendorong pemerintah menerapkan kebijakan yang tepat untuk memastikan kelangsungan bisnis dan hubungan industri yang baik serta melakukan pengawasan perkembangan ketenagakerjaan.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional sebelumnya mengingatkan bahwa tren PHK bukan hanya masalah ketenagakerjaan tetapi juga bisa meningkatkan tingkat kemiskinan dan memperburuk ketimpangan ekonomi.
Dalam situasi ini, menjadi sangat penting bagi pemerintah untuk merancang strategi untuk menahan laju peningkatan tingkat kemiskinan sambil, pada saat yang sama, mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi.
Akarnya fenomena PHK kompleks. Di satu sisi, industri padat karya masih berusaha pulih dari tekanan eksternal, seperti menurunnya permintaan ekspor akibat melemahnya daya beli global.
Di sisi lain, sektor digital dan startup sedang mengalami fase konsolidasi setelah periode ekspansi agresif selama pandemi, menyebabkan efisiensi besar-besaran.
Jika tidak diantisipasi dengan benar, gelombang PHK bisa menekan daya beli masyarakat dan menciptakan siklus jahat di mana konsumsi rumah tangga, kontributor utama pertumbuhan, juga terkikis.
Pemerintah memiliki tugas besar untuk memastikan bahwa mereka yang terkena PHK tidak terjerumus ke dalam kemiskinan.
Salah satu langkah yang telah diambil untuk mencegah hal ini adalah memperkuat perlindungan sosial berdasarkan data yang lebih akurat dan adaptif.
Program bantuan sosial seperti Kartu Prakerja, Bantuan Subsidi Gaji, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan adalah instrumen penting untuk memastikan bahwa pekerja yang terkena PHK masih dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka dan memiliki kesempatan untuk meningkatkan keterampilan mereka.
Namun, tantangannya bukan hanya tentang memastikan kelangsungan program-program tersebut tetapi juga membuatnya lebih efektif dan akurat.
Lebih lanjut, kebijakan jangka panjang yang harus diperkuat adalah percepatan transformasi ekonomi sehingga ketergantungan pada sektor-sektor yang rentan terhadap guncangan global dapat dikurangi.
Menurut ketua Asosiasi Kader Sosial Ekonomi Strategis (AKSES), Suroto, diversifikasi ekonomi adalah kunci utama. Indonesia tidak bisa terus bergantung pada industri manufaktur yang berorientasi ekspor, yang rentan terhadap fluktuasi eksternal.
Katanya sektor ekonomi berbasis domestik seperti ekonomi kreatif, pertanian modern, dan pariwisata berkualitas tinggi harus dioptimalkan lebih lanjut sebagai sumber pertumbuhan baru.
Pendekatan ini tidak hanya akan menciptakan lapangan kerja yang lebih tahan terhadap turbulensi global tetapi juga memperkuat daya saing ekonomi nasional dalam jangka panjang.
Pemerintah juga telah memahami bahwa stabilitas makroekonomi adalah landasan utama untuk menghadapi ketidakpastian global.
Langkah-langkah yang telah diambil, seperti menjaga inflasi tetap terkendali, menstabilkan nilai tukar rupiah, dan memastikan barang kebutuhan pokok tersedia dengan harga yang terjangkau, penting untuk melindungi daya beli masyarakat.
Kombinasi yang tepat dari kebijakan moneter dan fiskal dapat membantu bisnis terus tumbuh tanpa harus secara masif memangkas tenaga kerja mereka.
Di tengah tantangan ini, pemerintah tetap optimis bahwa Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi sebesar 8 persen.
Kunci untuk mencapai target yang ambisius ini adalah dengan mempercepat investasi dan inovasi di sektor produktif.
Reformasi birokrasi yang sedang berlangsung harus diperkuat lebih lanjut sehingga proses perizinan usaha menjadi lebih efisien dan kepastian hukum bagi investor menjadi lebih jelas.
Indonesia memiliki potensi besar dalam pengolahan hilir sumber daya alam, yang jika ditangani dengan strategi yang tepat, dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Digitalisasi juga menjadi faktor penentu. Ekonomi digital telah membuktikan ketahanannya dalam berbagai krisis, dan Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama di wilayah tersebut.
Dengan lebih banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bergabung dalam ekosistem digital, rantai pasok ekonomi dapat dibuat lebih inklusif dan membuka peluang baru bagi mereka yang terkena PHK.
Konektivitas ekonomi
Pemerintah harus memastikan bahwa akses ke infrastruktur digital, pembiayaan, dan literasi digital dapat mencapai lebih banyak orang di negara ini.
Strategi lain yang tidak kalah penting adalah mempercepat pengembangan infrastruktur yang mendukung konektivitas ekonomi.
Investasi dalam infrastruktur transportasi, energi, dan telekomunikasi tidak hanya akan membantu menciptakan lapangan kerja tetapi juga meningkatkan efisiensi ekonomi secara keseluruhan.
Dengan akses yang lebih baik ke pasar, akan lebih mudah bagi para pelaku bisnis di berbagai wilayah untuk berkembang dan menghasilkan lebih banyak lapangan kerja.
Namun, yang paling penting adalah membangun kembali kepercayaan masyarakat pada masa depan ekonomi.
Mengalah pada pesimisme karena ancaman PHK dan perlambatan ekonomi hanya akan memperburuk situasi dan ketidakpastian.
Sebaliknya, pendekatan yang lebih konstruktif dengan menyoroti peluang dan langkah konkret yang telah dan akan diambil oleh pemerintah dapat menjadi dorongan bagi komunitas bisnis dan publik.
Sejarah telah membuktikan bahwa Indonesia memiliki ketahanan ekonomi luar biasa. Krisis moneter 1998, krisis global 2008, dan pandemi COVID-19 telah menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia dapat pulih dari tekanan besar.
Dengan kebijakan dan pelaksanaan yang tepat, target pertumbuhan tinggi masih bisa dicapai, sambil memastikan bahwa orang-orang yang terkena PHK masih memiliki kesempatan untuk bangkit dan mengembangkan diri.
Ini bukan hanya tantangan, tetapi juga peluang untuk membangun ekonomi yang lebih kuat, lebih inklusif, dan lebih kompetitif di masa depan.
Berita terkait: Pemerintah akan mempertimbangkan memberikan bantuan di tengah gelombang PHK
Penerjemah: Hanni Sofia, Raka Adji
Editor: Primayanti
Hak cipta © ANTARA 2025