Selasa, 7 April 2026 – 22:12 WIB
Jakarta, VIVA – Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul, mengingatkan para hakim dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Wilayah Sumatera Utara untuk menjaga independensi dan netralitas.
Menurut Adib, hakim harus menjaga wibawa dan marwah pengadilan dengan menjunjung tinggi kode etik, termasuk berlaku adil, jujur, arif, dan bijaksana.
“Hakim tidak boleh mengadili perkara yang memiliki konflik kepentingan, baik secara pribadi, kekeluargaan, ataupun hubungan lainnya,” kata Adib kepada wartawan, Selasa 7 April 2026.
Seorang hakim, lanjut Adib, tidak boleh memihak baik di dalam maupun diluar pengadilan. Kekhawatiran ini disampaikan Adib melihat jalannya persidangan kasus korupsi DJKA, di mana salah satu terdakwa menyebut adanya aliran dana hasil suap untuk kepentingan Pilpres dan Pilgub Sumut.
Bagi Adib, kejernihan dan objektivitas hakim dalam memimpin jalannya sidang sangat diperlukan, bukan justru memanfaatkan panggung peradilan demi kepentingan pribadi atau hal lain yang mengaburkan independensi.
Jika hakim berpolitik di ruang sidang, hal itu dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Begitu juga dalam memutus perkara, seorang hakim harus terbebas dari pengaruh opini publik atau intervensi politik.
—
Artikel Terkait:
- Saksi Ungkap Bayar Rp100 Juta Per Tahun Urus Sertifikat K3 di Kemenaker
- Eks Menhub Budi Karya Beri Kesaksian dalam Sidang Kasus DJKA Medan, Ini Pengakuannya
- Sahroni Wanti-wanti RUU Perampasan Aset Tak Jadi Alat ‘Abuse of Power’ hingga ‘Hengky-Pengky’
—
KPK Periksa Istri Ono Surono di Kasus Bupati Bekasi Ade Kunang
KPK memanggil istri Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono, Setyowati Anggraini Saputro, sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi Bupati Bekasi Ade Kunang.
VIVA.co.id | 7 April 2026