Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi meminta pemerintah untuk memberikan perlindungan lebih kepada anak-anak dari dampak negatif game yang mengandung konten kekerasan dengan cara memblokirnya.
\”Pemerintah harus hadir dalam menegakkan regulasi,\” Mulyadi menyatakan dalam pernyataannya pada hari Sabtu.
Ia mengatakan bahwa tanggung jawab melindungi anak-anak dari dampak buruk game online atau mobile tidak bisa hanya dititipkan kepada orang tua.
\”Kita tidak bisa hanya memberikan tanggung jawab kepada orang tua karena mereka kesulitan dalam mengawasi mereka,\” katanya.
Institusi non-pemerintah ini juga mendukung Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam mendesak pemerintah untuk memblokir game yang mengandung kekerasan, seperti Free Fire.
\”Ya, pemblokiran diperlukan karena regulasi sudah ada,\” tegas Mulyadi.
Ia mengatakan bahwa semua elemen pemerintah, terutama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), harus menangani masalah ini bersama.
\”Semua elemen pemerintah, terutama Kominfo, harus berkontribusi dalam menyelesaikan masalah ini,\” katanya.
Mulyadi menjelaskan bahwa LPAI telah mengusulkan program tingkat lingkungan yang disebut Tim Pengamanan Anak, bertujuan untuk membantu mengurangi dampak negatif game pada anak-anak.
\”Ini merupakan hal yang mengkhawatirkan. Itulah mengapa LPAI ingin membentuk tim tersebut, dan harus diperkuat untuk kasus-kasus terbaru,\” katanya.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan bahwa game yang mengandung kekerasan dapat diblokir jika tidak mematuhi regulasi.
Pemerintah saat ini sedang menyiapkan regulasi untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif ruang digital.
KPAI sebelumnya menyatakan bahwa game online yang mengandung kekerasan, seperti Free Fire, atau konten digital lain yang menunjukkan kekerasan, perilaku menyimpang, dan perjudian online dapat diblokir berdasarkan regulasi menteri.
Berita terkait: Pemerintah bergerak melindungi anak-anak dari game online berkekerasan
Berita terkait: Batasi akses anak-anak ke game yang mengandung kekerasan: KPAI kepada pemerintah
Penerjemah: Anita D, Kenzu
Editor: Anton Santoso
Hak cipta © ANTARA 2024