Jakarta (ANTARA) – Komisi I DPR RI membatalkan semua rencana kunjungan kerja luar negeri setelah Presiden Prabowo Subianto dan para pemimpin partai politik sepakat untuk memberlakukan moratorium kunjungan ke luar negeri bagi anggota DPR.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menyampaikan bahwa pihaknya telah merencanakan beberapa perjalanan ke luar negeri, termasuk ke Berlin. Namun, semua itu ditunda karena keputusan tersebut.
“Kami sudah membatalkan semua kunjungan kami,” katanya di Jakarta pada hari Selasa.
Dia menjelaskan bahwa DPR juga memiliki kantor perwakilan di negara lain, dan begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, dia percaya moratorium ini tidak akan menghambat tugas Komisi di luar negeri.
“Kita harus mendengarkan aspirasi rakyat. Kita harus setuju dengan mereka karena kita adalah wakil rakyat. Kami di sini untuk mewakili rakyat, kami harus memperjuangkan itu,” ujar Laksono.
Sebelumnya, Presiden Prabowo, dalam pernyataan bersama dengan pimpinan partai politik di parlemen, sepakat untuk menghapus tunjangan anggota DPR dan menerapkan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
Pengumuman ini dibuat pada tanggal 31 Agustus, sebagai tanggapan atas keresahan masyarakat mengenai demonstrasi di berbagai daerah.
“Beberapa kebijakan DPR RI telah disepakati untuk dicabut, termasuk besaran tunjangannya dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” katanya.
Selama seminggu terakhir, gelombang demonstrasi besar-besaran terjadi di berbagai kota di Indonesia menyusul meninggalnya pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, yang tertabrak kendaraan taktis polisi selama demonstrasi di Jakarta pada 28 Agustus.
Beberapa tuntutan awal demonstrasi ini termasuk transparansi dan pemotongan tunjangan DPR, reformasi etik dan akuntabilitas lembaga legislatif, serta penolakan terhadap beberapa RUU yang kontroversial.
Hingga tanggal 1 September, gelombang demonstrasi terus berlanjut. Di beberapa daerah, yaitu Palu, Sulawesi Tengah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang, pesan para pengunjuk rasa disampaikan dengan damai dan diterima oleh pejabat publik.