Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah untuk aktif berkolaborasi dengan para investor dalam pelaksanaan inisiatif waste-to-energy (WTE).
“WTE adalah sebuah terobosan yang strategis. Kolaborasi antara pemerintah daerah, investor, dan pemerintah pusat merupakan kunci keberhasilannya, sekaligus mendukung swasembada energi nasional,” ujarnya dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat.
Dalam hal ini, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyiapkan lahan, memastikan ketersediaan infrastruktur dasar seperti jalan, air, dan listrik, serta menjamin pasokan sampah minimal 1.000 ton per hari untuk operasional pabrik WTE.
Sementara itu, para investor bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan fasilitas insinerator, dengan mekanisme kerja sama yang dapat memitigasi risiko, termasuk kekurangan pasokan sampah dan bencana.
Skema ini diharapkan dapat memastikan program WTE terus berjalan secara berkelanjutan.
Selain itu, Kementerian Dalam Negeri berperan sebagai pengawas, memastikan pemerintah daerah menyiapkan lahan dan infrastruktur sesuai standar yang berlaku serta mendukung kolaborasi antar daerah, khususnya untuk proyek WTE yang dikelola bersama oleh beberapa wilayah.
Saat ini, telah teridentifikasi 33 lokasi prioritas dan 10 daerah prioritas pertama untuk pengembangan WTE.
Program WTE diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan lapangan kerja yang tercipta di berbagai tahapan, dari pengumpulan sampah hingga distribusi energi.
Menurut Karnavian, insinerator di pabrik WTE dapat mengurangi volume sampah hingga 90 persen, sehingga mencegah kelebihan kapasitas di tempat pembuangan akhir dan membantu mewujudkan kota yang lebih bersih.
Dengan manajemen berbasis data, pemerintah daerah dan investor dapat memastikan bahwa sampah yang ada dapat disuplai untuk diolah menjadi energi.
Sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan investor tidak hanya diharapkan mendukung energi terbarukan, tetapi juga memperkuat peran Kementerian Dalam Negeri dalam memastikan pelaksanaan program yang lancar, aman, dan menguntungkan.
Berita terkait: Daerah didorong sediakan lahan gratis untuk pabrik WTE: Menteri
Berita terkait: Presiden Prabowo beri tenggat waktu 18 bulan untuk proyek Waste-to-Energy