Menteri Kehutanan mendorong pengelolaan hutan yang berkelanjutan dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal di Papua, khususnya di Papua Pegunungan.
Penasihat Menteri Kehutanan untuk Perubahan Iklim, Prof. Haruni Krisnawati, menyatakan dalam keterangan tertulis yang diterima di sini pada Senin bahwa pengelolaan hutan berkelanjutan di Papua Pegunungan dan Papua secara umum harus mempriorotaskan aspek sosial dan kearifan lokal.
“Nilai sosial dan kearifan lokal merupakan bagian penting dalam pengelolaan hutan berkelanjutan di Papua Pegunungan agar tujuan yang diinginkan bisa tercapai sambil tetap menjaga dan melindung hutan di wilayah tersebut secara optimal,” ujarnya.
Menurutnya, saat ini ada agenda iklim global yang akan diselaraskan dengan kebutuhan pengelolaan hutan berkelanjutan di Papua Pegunungan dan Papua secara keseluruhan.
“Sektor kehutanan, yang dalam perencanaan ke depan disebut sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan Lainnya (FOLU), ditargetkan berkontribusi dalam mencapai tujuan pengurangan emisi Indonesia,” jelasnya.
Ia menjelaskan bahwa hampir 60 persen target penguranan emisi gas rumah kaca Indonesia dibebankan pada sektor FOLU. Oleh karena itu, kerja sama semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat juga daerah, sektor swasta, akademisi, kelompok masyarakat, dan media, sangat penting untuk mendukung target ini.
“Kawasan hutan di Papua Pegunungan masih relatif terjaga dengan baik. Berdasarkan presentasi Sekretaris Daerah Papua Pegunungan, hampri 80 persen kawasan hutan di wilayah ini masih utuh dan dalam kondisi sangat baik,” katanya.
Ia berharap kawasan hutan di Papua Pegunungan dapat menjadi benteng dalam meliu dungi hutan tropis Indonesia serta membantu menyerap emisi karbon gas rumah kaca global.
Kawasan hutan di Papua Pegunungan mencakup 5,1 juta hektare yang tersebar di delapan kabupaten, yaitu Jayawijaya, Lanny Jaya, Nduga, Tolikara, Yalimo, Mamberamo Tengah, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang.