Badung, Bali (ANTARA) – Wakil Menteri Penduduk dan Pengembangan Keluarga, Isyana Bagoes Oka, kembali menekankan mendesaknya dapur-dapur program Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk memperkuat kepatuhan terhadap prosedur operasi standar (SOP) pemerintah.
Ia menekankan pentingnya keamanan pangan setelah adanya laporan terbaru tentang masalah kesehatan yang dialami warga setelah menerima menu MBG di beberapa daerah. Masalah ini dia kaitkan dengan kelalaian dalam menerapkan SOP.
“Yang harus dilakukan jika ada kekurangan adalah mengevaluasi pelaksanaan SOP-nya, bukan menyalahkan program MBG-nya sendiri. Sangat penting untuk memperbaiki kesalahan dan melakukan peningkatan,” kata Oka di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, pada Jumat.
Wakil menteri tersebut mencatat bahwa meskipun pemerintah telah menetapkan standar untuk memastikan kualitas dan keamanan makanan bergizi gratis, beberapa dapur MBG yang resmi disebut unit pemenuhan gizi (SPPG) telah menyimpang dari persyaratan tersebut.
“Kami sudah punya SOP-nya. Oleh karena itu, kasus keracunan biasanya berasa dari kegagalan dalam menerapkan serangkaian persyaratan itu,” ujarnya.
Menanggapi kasus keracunan makanan yang terkait MBG belakangan ini, kementerian mengadakan rapat koordinasi pada awal Oktober dengan perwakilan dari Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kesehatan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Salah satu topik yang dibahas adalah keputusan pemerintah untuk mewajibkan semua SPPG mendapatkan beberapa sertifikat, termasuk yang memverifikasi tingkat higienitas dan sanitasi mereka (SLHS).
“Proses sertifikasi sedang berlangsung,” kata Oka.
Menurut data BGN, 198 SPPG telah memperoleh sertifikat SLHS per 30 September.
Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan surat edaran yang menginstruksikan para kepala dinas kesehatan provinsi, kabupaten, dan kota, serta SPPG, untuk memfasilitasi dan mempercepat sertifikasi.
Diluncurkan pada Januari 2025 sebagai salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto, MBG telah memenuhi kebutuhan gizi lebih dari 30 juta orang di seluruh Indonesia per Oktober, termasuk anak sekolah, ibu menyusui, wanita hamil, dan balita.
Pencapaian ini didukung oleh lebih dari 10 ribu SPPG yang didirikan oleh BGN dan mitranya.
Meski jangkauan programnya luas, tantangan tetap ada. Kementerian Kesehatan mencatat 60 kasus keracunan makanan yang terkait MBG hingga pertengahan September, yang mempengaruhi 5.207 orang.
Sementara itu, BPOM melaporkan 55 kasus dengan 5.320 korban hingga 30 September, dengan Jawa Barat menyumbang jumlah tertinggi.