Kantor Desa di Lombok Disegel Warga karena Kasus Korupsi Beras Miskin

Jumat, 26 April 2024 – 19:38 WIB

Lombok Tengah – Kantor Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, disegel oleh ratusan warga sebagai respons terhadap dugaan kasus korupsi beras miskin dari pemerintah. Aksi penyegelan kantor desa tersebut dilakukan oleh warga pada Kamis, 25 April 2024.

Warga menuntut agar kepala desa mengundurkan diri dari jabatannya karena saat ini polisi sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi bantuan sosial beras (bansos beras) yang diberikan pemerintah pusat kepada warga miskin di Lombok. Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Peduli Desa menggelar aksi di depan kantor desa, yang diawasi oleh pihak kepolisian. Namun, massa aksi kemudian menyegel kantor desa sebagai bentuk protes.

“Kami meminta pihak kepolisian untuk segera mengusut dan menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam kasus ini,” ujar Ketua Umum Forum Mahasiswa Batukliang dan koordinator aksi, Haidir.

Kepala Desa Barabali, Lalu Ali Junaidi, menyatakan bahwa dirinya tidak terlibat dalam korupsi beras dalam program bantuan pangan tersebut. Menurutnya, pemerintah desa hanya bertugas sebagai koordinator dalam program tersebut, sementara penyaluran beras menjadi kewenangan Bulog dan mitranya.

Namun, warga yang tidak puas mulai merasa emosi setelah permintaan mereka untuk pengunduran diri kepala desa tidak diindahkan. Hal ini membuat aksi mereka semakin memanas, bahkan sampai melakukan pelemparan air mineral kemasan ke arah kantor desa.

Sebelumnya, Polres Lombok Tengah telah menyelidiki kasus ini. Selain Desa Barabali, kasus serupa juga terjadi di Desa Pandan Indah. Dalam kasus Desa Barabali, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 303 karung beras, 96 karung beras kosong, dan kwitansi pembayaran senilai Rp 35.400.000.

MEMBACA  Banser Siap Menjadi Garda Terdepan untuk NKRI

Kapolres Loteng AKBP Iwan Hidayat mengungkapkan bahwa seharusnya setiap kepala keluarga penerima bantuan seharusnya mendapatkan 10 kilogram beras, namun banyak penerima yang dihilangkan dari daftar mereka. Ada dugaan bahwa oknum kepala desa, kepala dusun, dan perangkat desa lainnya terlibat dalam penyelewengan tersebut.

Bantuan beras yang disalahgunakan diduga dijual kepada pengepul dan uangnya digunakan untuk keperluan Idul Fitri.