Senin, 18 Agustus 2025 – 22:00 WIB
Jakarta, VIVA – Presiden RI Prabowo Subianto memindahkan lebih dari Rp300 triliun anggaran dari APBN untuk program-program yang lebih produktif dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
Baca Juga:
Dari Langit Gaza, Kru Pesawat Super Hercules Ucapkan HUT ke-80 RI: Merdeka!
Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno saat mewakili Prabowo dalam peringatan Hari Konstitusi sekaligus HUT ke-80 MPR RI, Senin, 18 Agustus 2025.
Pratikno awalnya mengutip pernyataan Prabowo tentang Pasal 33 UUD 1945 yang mengatur bahwa perekonomian harus dijalankan sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan.
Baca Juga:
Apa Itu Tantiem, yang bikin Presiden Prabowo Naik Pitam
Menurut pasal tersebut, cabang-cabang ekonomi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara.
"Sekali lagi saya baca langsung kutipan dari kalimat beliau, kalimat Bapak Presiden Prabowo: ‘Kekuatan suatu negara terletak pada bagaimana negara itu bisa menguasai dan mengelola kekayaan. Karena itu, kita harus berani koreksi jika kita telah mengambil langkah yang keliru’," kata Pratikno.
Baca Juga:
Tahun Depan Prabowo Bakal Tarik Utang Terbesar Sejak Era Covid-19, Segini Nilainya
Pratikno menjelaskan, Presiden Prabowo telah menerapkan Pasal 33 UUD 1945 dalam berbagai program nyata. Bahkan, pemerintahannya memindahkan anggaran lebih dari Rp300 triliun untuk program yang lebih produktif.
"Pemerintahan beliau telah menggeser Rp300 triliun lebih anggaran APBN, digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif yang langsung dirasakan oleh rakyat banyak," ucap Pratikno.
Program tersebut meliputi percepatan swasembada pangan, pembangunan sekolah rakyat untuk pemerataan pendidikan termasuk renovasi sekolah, dan digitalisasi pembelajaran.
Kemudian, ada Sekolah Unggul Garuda yang dikhususkan untuk anak-anak berbakat dan berprestasi luar biasa.
"Selain itu, program beliau juga menyediakan layanan kesehatan gratis, pemeriksaan kesehatan gratis bagi seluruh rakyat Indonesia, serta memperkuat bantuan sosial bagi yang membutuhkan," jelasnya.
"Semua ini bukan sekadar program, ini adalah amanat konstitusi, perwujudan cita-cita kemerdekaan. Merdeka dari penjajahan, merdeka dari kemiskinan, dan merdeka dari kebodohan," tegas Pratikno.