loading…
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam RDPU bersama Baleg DPR RI membahas revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh di Ruang Rapat Baleg DPR RI, Kamis (11/9/2025). Foto/Tangkapan layar YouTube Baleg DPR
JAKARTA – Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan bahwa penyebab konflik di Aceh bukan masalah syariat, tapi karena ketidakadilan ekonomi. Menurut dia, hal ini cukup ironis karena Aceh sebenarnya adalah provinsi yang paling kaya akan sumber daya alam.
Pernyataan ini disampaikan JK dalam rapat dengan Badan Legislatif DPR RI tentang revisi UU Pemerintahan Aceh. Dia menjelaskan bahwa setelah mempelajari berbagai konflik besar di Indonesia, mayoritas penyebabnya adalah karena ketidakadilan.
“Contohnya konflik DI/TII terjadi karena mereka merasa tidak diikutsertakan dalam struktur pemerintahan padahal sudah berjuang. Lalu PRRI Permesta juga merasa pembangunan di daerah mereka tidak seimbang dibanding pusat. Begitulah kira-kira pandangan mereka,” ujar JK.
Dia juga menambahkan bahwa konflik di Poso disebabkan oleh ketidakadilan politik. Sementara untuk Aceh, meskipun kaya akan gas alam dan minyak, ketimpangan ekonomi justru memicu konflik disana.