Jumat, 6 Maret 2026 – 06:56 WIB
Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa keputusan Indonesia untuk bergabung dengan negara-negara anggota Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) dilakukan melalui proses yang panjang dan sudah didiskusikan dengan para pemimpin negara di kawasan Teluk.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal, Muhadjir Effendy, yang mengutip pernyataan Presiden Prabowo dalam acara silaturahmi dan buka puasa bersama para ulama serta pimpinan ormas dan pesantren. Acara berlangsung di halaman tengah Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis malam, 5 Maret 2026.
"Beliau menegaskan bahwa keterlibatan beliau di BoP itu tidak serta-merta, tetapi sudah melalui proses yang panjang, sudah dibicarakan dengan beberapa pimpinan negara di wilayah Teluk, yang kemudian sepakat untuk bergabung," kata Muhadjir.
Dalam pertemuan yang berlangsung lebih dari tiga jam tersebut, Presiden Prabowo memberikan penjelasan rinci mengenai keanggotaan Indonesia di BoP, terutama di tengah eskalasi konflik di Iran yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel.
Menurut Muhadjir, Prabowo menegaskan bahwa keterlibatannya di BoP merupakan strategi yang disebutnya ‘strategy from within’ atau berjuang dari dalam. Strategi ini dipilih sebagai bentuk perjuangan Indonesia untuk menciptakan perdamaian dan mendukung kemerdekaan Palestina dari dalam forum BoP.
"Strategi yang beliau pilih adalah yang disebut dengan ‘strategy from within’. Jadi setelah selama ini kita berada di luar, kita sekarang mencoba berjuang dari dalam," ujar Muhadjir.
Namun demikian, ia meyakini bahwa keputusan Prabowo untuk bergabung dengan BoP tetap berada dalam koridor konstitusi dan UUD 1945, yang menekankan dukungan bagi kemerdekaan Palestina.
Selain itu, Pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk mewujudkan perdamaian melalui Solusi Dua Negara antara Palestina dan Israel, serta poin-poin perjanjian dalam BoP.
"Kita harus terus berupaya apa pun risikonya, apa pun konsekuensinya, ikhtiar untuk membangun Palestina merdeka itu harus terwujud. Dan itu tercantum dalam perjanjian 20 poin, pada poin 19 dan 20 ditegaskan bahwa tujuan BoP adalah terciptanya negara Palestina yang berkoeksistensi dengan Israel," jelasnya.