Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia sedang memperkuat kebijakan terkait lansia karena data BPS menunjukan bahwa 21 provinsi telah memasuki fase penuaan populasi.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Wihaji, menyatakan pada Senin bahwa kementeriannya telah menyiapkan program Lansia Berdaya. Dia mencatat bahwa 12 persen dari 286 juta penduduk Indonesia adalah lansia.
Menurutnya, populasi yang menua ini menandai pergeseran demografis yang harus diatasi melalui kebijakan terpadu yang fokus pada kesehatan, kesejahteraan, dan pemberdayaan.
Program Lansia Berdaya, jelas Wihaji, merupakan strategi utama untuk meningkatkan kualitas hidup lansia dengan membantu mereka tetap sehat, aktif, mandiri, dan produktif.
Program ini mencakup pemeriksaan kesehatan, pendampingan berbasis keluarga, sekolah lansia, inisiatif wirausaha lansia, dan kartu lansia untuk mendukung aktivitas selama transisi demografi ini.
Dalam pertemuan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan perlunya kebijakan terkoordinasi untuk merespons tren penuaan di Indonesia.
"Keluarga Indonesia sedang beralih menuju usia tua. Kita harus mengembangkan kebijakan bersama untuk mengelola para lansia ini," ujarnya.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menyebutkan bahwa pihaknya menghabiskan sekitar Rp42 triliun setiap tahun untuk program-program terkait lansia.
Dia mengatakan Prolanis membantu meningkatkan kualitas hidup pasien lansia dengan penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes.
Pemerintah juga berencana memperluas program Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk lansia tahun depan, dengan menargetkan 100.000 penerima manfaat.
Berita terkait: ‘Sekolah Lansia’ bantu atasi rasa kesepian di kalangan lansia Indonesia
Berita terkait: Indonesia dan Jepang tingkatkan pelatihan caregiver untuk populasi menua
Editor: Anton Santoso
Hak Cipta © ANTARA 2025