Skandal keamanan Daihatsu: Indonesia meminta ADM untuk melanjutkan ekspor

Denpasar, Bali (ANTARA) – Kementerian Perindustrian telah meminta PT Astra Daihatsu Motor (ADM), yang terjerat dalam skandal manipulasi uji keamanan di Jepang, untuk tetap melanjutkan produksi dan ekspor mobil.

Direktur Jenderal Logam, Mesin, Peralatan Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian, Taufiek Bawazier, mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu bahwa perwakilan dari ADM telah bertemu dengan timnya untuk memberikan penjelasan tentang skandal tersebut.

Dia menambahkan bahwa kualitas dan keamanan mobil yang diproduksi di pabrik ADM di Indonesia dijamin.

“Kemarin, kami menerima beberapa utusan dari direktur mereka, dan kami meminta mereka untuk tidak menghentikan ekspor,” katanya.

Dia mengatakan bahwa produksi Daihatsu di Indonesia tidak mengalami masalah. Skandal di Jepang tidak memiliki pengaruh langsung terhadap produksi Daihatsu di Indonesia, tambahnya.

“Ini berarti tidak ada masalah dengan produk Daihatsu di Indonesia,” tambahnya.

Kementerian Perdagangan telah meminta ADM untuk memberikan klarifikasi mengenai berita skandal uji keamanan tersebut.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Tertib Kementerian Perdagangan, Moga Simatupang, mengatakan bahwa timnya telah meminta ADM untuk lebih memperhatikan keamanan kendaraan bermotor yang diproduksi dan dipasarkan di Indonesia.

Sementara itu, seorang petinggi perusahaan, Johan, menjamin bahwa semua kendaraan Daihatsu yang diproduksi, didistribusikan, dan dijual di Indonesia tidak memiliki masalah dalam hal kualitas dan keamanan, dan memenuhi peraturan yang relevan.

Pada 26 Desember 2023, ADM melanjutkan ekspor produknya ke lebih dari 60 negara tujuan karena telah disetujui oleh otoritas ekspor masing-masing negara.

Berita terkait: Indonesia bidik pasar suku cadang otomotif Amerika Latin
Berita terkait: Menteri soroti industri otomotif sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi

MEMBACA  Kebijakan afirmatif untuk mengurangi kesenjangan akses pendidikan: Kementerian