Jakarta (ANTARA) – Indonesia memperingatkan bahwa tatanan global sedang memasuki fase yang lebih rapuh dan berbahaya, ditandai dengan terkikisnya hukum internasional, fragmentasi geopolitik yang mendalam, dan persaingan antara kekuatan besar yang semakin intens.
Dalam pernyataan pers tahunannya, Menteri Luar Negeri Sugiono menggambarkan lanskap internasional saat ini sebagai "zona abu-abu yang berbahaya," di mana batas antara perdamaian dan perang semakin kabur dan kerjasama antarnegara menjadi lebih transaksional serta didorong kepentingan.
Menghadapi realitas yang tidak pasti ini, Indonesia memperkenalkan apa yang disebutnya "diplomasi ketangguhan" sebagai pilar inti kebijakan luar negerinya, yang bertujuan memastikan kelangsungan hidup nasional sekaligus menjaga ruang untuk bermanuver di kancah internasional.
"Dan ketangguhan tidak bisa dipinjam. Itu harus dibangun dari dalam. Karena di dunia yang tidak pasti, hanya bangsa yang kuat di dalam negeri yang akan memiliki daya ungkit di luar negeri," kata Sugiono.
Ia menekankan bahwa Indonesia akan terus menjalankan politik luar negeri "bebas dan aktif" yang diamanatkan konstitusi, yang berupaya menjaga kepentingan nasional sembari berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas global.
Namun, Sugiono mencatat bahwa penerapan kebijakan tersebut harus berevolusi. Daripada fokus memilih pihak dalam persaingan global, Indonesia harus memprioritaskan penguatan ketangguhan domestik dan menjaga kemampuan untuk menentukan arah strategisnya sendiri.
"Bagi Indonesia, pilihannya jelas: kelangsungan hidup memerlukan ketangguhan nasional yang kuat, bersama kapasitas untuk merencanakan jalur kita sendiri," ujarnya.
Pendekatan itu, tambahnya, membutuhkan baik strategi maupun ketangguhan. Diplomasi Indonesia harus didasarkan pada kesiapan, kewaspadaan, dan realisme, dengan kemampuan untuk menyerap tekanan, mengelola risiko, beradaptasi dengan guncangan, dan bangkit lebih kuat.
Sugiono berargumen bahwa ketangguhan harus dinamis, karena ancaman masa kini semakin kompleks dan tumpang tindih, dengan krisis yang tidak lagi muncul satu per satu tetapi seringkali secara bersamaan.
Kebijakan luar negeri, katanya, berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari warga, dari kenaikan harga pangan yang terkait rantai pasok global hingga akses yang tidak setara ke pendidikan dan teknologi, serta perlindungan WNI di luar negeri.
Oleh karena itu, arah kebijakan luar negeri suatu negara mencerminkan sejauh mana kehadirannya dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.
Di bidang kedaulatan, pertahanan, dan keamanan, Sugiono menekankan bahwa stabilitas tidak bisa dianggap given dan harus dikelola secara aktif, termasuk melalui kepatuhan konsisten terhadap hukum internasional.
Strategi yang Jelas
Gagasan diplomasi ketangguhan mendapat tanggapan beragam dari analis, termasuk seruan untuk strategi yang lebih jelas dan definisi yang lebih tajam.
Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menyatakan Indonesia perlu lebih jelas mengartikulasikan bagaimana ketangguhan diterjemahkan menjadi pilihan kebijakan luar negeri yang konkret.
"Saya pribadi melihat ini sebagai gagasan yang kurang jelas karena ketangguhan dan sekadar bertahan hidup itu berbeda. Ketangguhan memiliki kekuatannya sendiri," kata Lina Alexandra, Kepala Departemen Hubungan Internasional CSIS. "Jangan hanya bicara membangun ketangguhan, tapi juga bagaimana caranya dan apa strateginya."
Ia memperingatkan bahwa penekanan pada ketangguhan bisa membuat Indonesia terlalu hati-hati dalam menyikapi realitas geopolitik yang sensitif.
"Kita ingin membangun ketangguhan, tapi apakah posisi ini membuat kita enggan menyebut masalahnya? Baik itu Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia dan sebagainya. Jadi kita cenderung menghindari menyebut nama. Dan itulah masalahnya," katanya.
Sebagai primus inter pares, atau yang pertama di antara yang setara, di Asia Tenggara, Alexandra mengatakan Indonesia tidak seharusnya mundur ke postur defensif belaka, tetapi terus memainkan peran regional dan global yang aktif, dipandu oleh kepentingan yang jelas sesuai doktrin politik luar negeri bebas aktif.
Ia menambahkan bahwa ketangguhan tidak boleh ditafsirkan secara sempit sebagai kekuatan yang berfokus ke dalam saja.
Sebagai negara yang bercita-cita memiliki pengaruh lebih besar, Indonesia justru harus mendorong kerjasama berdasarkan saling menghormati dan menguntungkan, baik melalui ASEAN, pengaturan minilateral, ataupun kerangka multilateral yang lebih luas.
Dari perspektif itu, diplomasi ketangguhan memerlukan strategi kebijakan luar negeri yang komprehensif dan koheren.
Alexandra menunjuk masuknya Indonesia ke dalam kelompok BRICS sebagai contoh.
"Kita masih menunggu kontribusi atau ide konkret apa yang bisa dibawa Indonesia untuk membuat BRICS bermanfaat dan memajukan kerjasama nyata, bukan mengubahnya menjadi arena persaingan bagi kekuatan besar lagi," ujarnya.
Analis lain memandang diplomasi ketangguhan lebih positif, mendeskripsikannya sebagai kerangka pragmatis untuk menghadapi dunia yang semakin dibentuk oleh konflik, tekanan ekonomi, sanksi, dan disinformasi.
Analis intelijen, pertahanan, dan keamanan Ngasiman Djoyonegoro mengatakan konsep ini meninggalkan diplomasi yang idealis atau murni normatif dan justru mencerminkan realitas dinamika kekuatan global yang bergeser.
Secara operasional, tulisnya, diplomasi ketangguhan menawarkan Indonesia cara alternatif untuk merespons gejolak internasional tanpa kehilangan arah strategis jangka panjangnya.
Daripada mengandalkan kekuatan koersif, Indonesia harus mengoptimalkan "smart power"-nya dengan memanfaatkan jaringan, legitimasi, dan posisi strategisnya, kata Djoyonegoro.
Dalam kerangka itu, ASEAN tetap menjadi instrumen kritis untuk membangun ketangguhan diplomasi regional, disamping platform global seperti PBB, G20, dan BRICS.
Namun, ia mengingatkan bahwa diplomasi ketangguhan harus bertumpu pada fondasi domestik yang kuat. "Diplomasi yang efektif lahir dari stabilitas internal dan kejelasan kepentingan nasional," katanya.
Pada intinya, tambah Djoyonegoro, diplomasi ketangguhan menempatkan kepentingan rakyat di jantung kebijakan luar negeri, mencakup perlindungan WNI, stabilitas ekonomi, dan ketahanan pangan.
Seiring volatilitas global semakin menghebat, para analis sepakat bahwa adaptasi bukan lagi pilihan bagi negara-negara.
Dalam konteks itu, diplomasi ketangguhan Indonesia dibingkai sebagai kompas untuk menghadapi ketidakpastian—bukan untuk mendominasi, tetapi untuk bertahan, beradaptasi, dan tetap berpengaruh di dunia yang berubah dengan cepat.
Editor: Rahmad Nasution
Hak Cipta © ANTARA 2026