Pemerintah Indonesia menganggap penting bagi Organisasi Meteorologi Dunia (WMO), sebagai lembaga ilmu bumi dan iklim khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk mengambil tindakan nyata dalam mengatasi potensi bencana alam.
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati, yang mewakili Indonesia, menyampaikan pernyataan tersebut dalam forum PBB yang berjudul “Sidang ke-78 Dewan Eksekutif (EC-78) WMO” yang diselenggarakan pada 10-14 Juni di Jenewa, Swiss.
“Perlu dipertimbangkan untuk tidak terbatas pada layanan informasi dalam konteks antisipasi, tetapi juga (WMO) harus mempertimbangkan tindakan apa yang harus diambil terkait dampaknya,” ungkap Karnawati dalam siaran video online yang dimonitor di Jakarta, Kamis.
Karnawati menjelaskan bahwa merumuskan dan melaksanakan tindakan untuk mengatasi dampak bencana bersama akan memberikan manfaat yang lebih besar.
Ini juga memiliki implikasi langsung bagi komunitas global dan regional daripada layanan informasi tentang cuaca dan iklim yang selama ini dilakukan oleh WMO, tegasnya.
Di sisi lain, BMKG memberikan apresiasi terhadap layanan informasi dari lembaga PBB tersebut, karena telah menjelaskan secara komprehensif fenomena El Nino dan La Nina sebagai pemicu kerentanan iklim, kekeringan, cuaca ekstrem, hujan lebat, angin kencang, dan bencana hidro-meteorologi turunan lainnya.
Dalam hal ini, Karnawati menyoroti bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang mendapat manfaat dari informasi WMO, yang lebih memperkuat kehandalan dan ketepatan dalam mengantisipasi dampak potensial yang akan ditimbulkan El Nino dan La Nina terhadap masyarakat.
Namun, disparitas dalam hal ketersediaan peralatan teknologi terkini dan keahlian atau kemampuan individu dalam menganalisis dinamika iklim beberapa negara untuk mengantisipasi dampak potensial telah menjadi alasan utama bagi lembaga dunia untuk mempertimbangkan gagasan BMKG.
Maka dari itu, BMKG berharap agar dewan WMO, dengan semua sumber dayanya dalam waktu dekat, akan memfasilitasi tindakan bersama dengan otoritas iklim dan cuaca dari negara-negara anggota secara aktif dan berkelanjutan.
“Mohon pertimbangkan ini (ide), terutama anggota,” ungkap mantan rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut.
Berita terkait: Kerjasama penting untuk mengantisipasi dampak cuaca ekstrem: MPR
Berita terkait: Memanggil sistem peringatan dini bencana di Forum Air Dunia
Berita terkait: Digitalisasi membantu desa mengurangi dampak bencana: Menteri
Penerjemah: M Riezko Bima Elko Prasetyo, Cindy Frishanti Octav
Editor: Azis Kurmala
Hak cipta © ANTARA 2024