Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia, bekerja sama dengan Chapter Regional Asia Pasifik B57+, berupaya menjadikan negara ini sebagai penggerak utama ekonomi halal global.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan bahwa ekonomi halal seharusnya tidak lagi dilihat hanya dari sudut pandang ketaatan beragama, melainkan sebagai industri besar yang diproyeksikan melebihi US$3 triliun secara global pada tahun 2026.
“Makanan halal, keuangan syariah, kosmetik, dan gaya hidup halal sekarang menjadi arus utama ekonomi global,” ujarnya pada Rabu (22 April), setelah pertemuan Chapter Regional Asia Pasifik B57+.
Dia menambahkan, peluncuran Chapter Regional Asia Pasifik B57+ pada 3 Februari menandai tonggak penting dalam membangun platform yang dipimpin sektor swasta untuk menghubungkan 57 negara anggota Organisasi Kerjasama Islam di tengah tantangan geopolitik yang berlangsung.
Ketua Chapter Regional Asia Pasifik B57+ Arsjad Rasjid menekankan bahwa memperkuat perdamaian dan kesejahteraan semakin vital di masa ketidakpastian global.
Dia mengatakan sebuah platform yang mampu membangun kepercayaan dan menjembatani pasar sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Salah satu pasar yang paling siap dan menjanjikan adalah ekonomi halal,” kata Arsjad.
Dia menyoroti bahwa ekonomi halal global diproyeksikan mencapai US$9,5 triliun pada 2030, melampaui batasan agama, budaya, dan geografi.
Namun, dia mencatat bahwa potensi ini hanya dapat terwujud sepenuhnya melalui kolaborasi yang terorganisir, terpercaya, dan terhubung, termasuk di bawah kerangka kerja B57+.
“Misi B57+ sederhana namun ambisius, yaitu mengubah kekuatan bersama menjadi kemakmuran bersama. Ini dicapai melalui perdagangan, investasi, dan konektivitas bisnis yang nyata,” jelasnya.
Arsjad menambahkan bahwa halal tidak terbatas pada makanan tetapi mewakili gaya hidup yang lebih luas yang berakar pada kepercayaan, kualitas, dan integritas, yang kini relevan di berbagai sektor seperti fashion, kesehatan, logistik, dan keuangan syariah.
“Tugas kita adalah mengubah potensi ini menjadi manfaat ekonomi yang nyata. Banyak peluang ada antara negara-negara Islam dan mitranya yang masih membutuhkan jembatan kelembagaan dan mekanisme kepercayaan yang lebih kuat,” ujarnya.
Sebagai bagian dari ekspansinya di Asia Pasifik, chapter regional berencana mendirikan perwakilan B57+ di beberapa negara non-OIC, termasuk anggota ASEAN seperti Vietnam, serta Australia dan Selandia Baru.
Sekretaris Jenderal B57+ Indonesia Eka Sastra mengatakan status Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim terbesar di dunia seharusnya menempatkannya sebagai kekuatan utama dalam produktivitas halal global.
“Kami menyadari bahwa kami tidak dapat mencapai tujuan ambisius ini sendirian. Upaya ini memerlukan kolaborasi dan kerjasama,” katanya.
Berita terkait: Indonesia bidik wilayah perbatasan untuk tingkatkan ekosistem industri halal
Berita terkait: Sertifikasi halal dongkrak ekonomi, dukung dorongan hub halal: BPJPH
Penerjemah: Asep Firmansyah, Yashinta Difa
Editor: Primayanti
Hak Cipta © ANTARA 2026