Badung (ANTARA) – Indonesia akan mengadvokasi konsep ekonomi biru sebagai solusi untuk tantangan kesejahteraan masyarakat selama Forum Tingkat Tinggi tentang Kemitraan Multi-Pihak (HLF MSP) di Bali dari 1-3 September.
“Indonesia, sebagai negara maritim yang kaya akan sumber daya laut, melihat pentingnya memanfaatkan sumber daya ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bogat Widyatmoko di sini pada hari Minggu.
Widyatmoko menyatakan bahwa Rencana Aksi Ekonomi Biru Indonesia 2023-2045 dari kementeriannya telah menjadi acuan bagi negara-negara ASEAN dan telah menarik minat dari Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).
Widyatmoko memperingatkan tentang bahaya praktik ekonomi yang tidak berkelanjutan, terutama di tengah tantangan kesejahteraan global dan keberlanjutan. Dia mengusulkan ekonomi biru sebagai solusi yang memungkinkan untuk pembangunan berkelanjutan.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa sebelumnya menyoroti potensi ekonomi biru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan merangsang berbagai industri maritim.
Melalui Rencana Aksi Ekonomi Biru, Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kontribusi ekonomi maritim terhadap PDB dari 7,6 persen menjadi 15 persen pada tahun 2045.
Suharso menyatakan bahwa rencana aksi tersebut diharapkan dapat menciptakan 12 juta lapangan kerja baru pada tahun 2030 melalui pengembangan industri yang ada dan baru.
Selain itu, Indonesia berada di jalur untuk mencapai target 10 persen area perlindungan laut pada tahun 2030, katanya.
Berita terkait: Menteri Indonesia berharap ISF 2024 menghasilkan berbagai kesepakatan
Berita terkait: Kementerian meminta dukungan entitas bisnis untuk ekonomi biru
Translator: Imamatul Silfia, Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2024