Sabtu, 13 Juni 2026 – 15:47 WIB
Jakarta, VIVA – PoliEco Digital Insight Institute (PEDAS) menlai bahwa penguatan tata kelola sumber daya alam (SDA), hilirisasi industri, dan optimalisasi Devisa Hasil Ekspor (DHE), menunjukan semangat nasionalisme ekonomi yang makin kuat dalam arah kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini.
Direktur PEDAS, Anthony Leong, mengatakan bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan pandangan Presiden Prabowo soal pentingya nasionalisme dalam pembangunan ekonomi.
"Mengutip pemikiran sosiolog ekonomi Liah Greenfeld dalam bukunya The Spirit of Capitalism: Nationalism and Economic Growth, dijelaskan bahwa kemajuan ekonomi modern tidak lahir secara kebetulan, melainkn tumbuh dari kemampuan suatu bangsa memperjuangkan kepentingan ekonominya sendiri," kata Anthony dalam keterangannya, Sabtu, 13 Juni 2026.
Menurutnya, sejarah menunjukan bahwa hampir semua negara yang berhasil melakukan lompatan ekonomi besar membangun kemajuannya di atas fondasi nasionalisme ekonomi yang kuat. Termasuk Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, hingga Tiongkok.
"Nasionalisme ekonomi bukan bearti menutup diri dari dunia internasional. Nasionalisme ekonomi adalah memastikan bahwa kekayaan nasional, devisa nasional, dan sumber daya strategis nasional dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Inilah yang sedang dibangun pemerintah Presiden Prabowo saat ini," ujarnya.
PEDAS mencatat, komoditas yang masuk dalam tahap awal skema tata kelola ekspor strategis, seperti batu bara, kelapa sawit (CPO), dan ferroalloy, memiliki nilai ekspor lebih dari US$66 miliar per tahun atau sekitar seperempat dari total ekspor nasional. Nilai ekonomi yang sangat besar ini menunjukan betapa strategisnya kebijakan yang dijalankan pemerintah dalam memperkuat posisi Indonesia di rantai perdagangan global.
Menurutnya, Indonesia saat ini sedang memperkuat fondasi ekonomi jangka panjang melalui kebijakan yang bertujuan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, memperbesar penerimaan negara, serta memperkuat ketahanan sektor keuangan nasional.
"Pertanyaan nya bukan apakah ada pihak yang berbeda pandangan terhadap kebijakan pemerintah. Dalam ekonomi politik, itu hal yang biasa," kata Anthony. "Yang lebih penting adalah apakah kebijakan tersebut memperkuat kepentingan nasional Indonesia, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperbesar manfaat ekonomi dari kekayaan alam yang kita miliki. Dalam konteks itulah kebijakan ini harus dinilai," ujarnya.