Jakarta (ANTARA) – Transformasi teknologi pemerintah (GovTech) di Indonesia bisa menghemat lebih dari Rp1.500 triliun (sekitar US$84 miliar) melalui layanan publik yang terintegrasi, bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, serta tata kelola yang lebih efisien, menurut Luhut Binsar Pandjaitan.
“Kami sudah melapor ke presiden bahwa penghematan bisa lebih dari Rp1.500 triliun. Perhitungannya sudah lengkap, realistis, dan sudah disampaikan,” kata Luhut selaku ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah pada hari Selasa.
Luhut mengatakan penghematan ini datang dari integrasi layanan pemerintah, perbaikan akurasi distribusi bantuan sosial, dan penyederhanaan administrasi publik.
Ia menjelaskan transformasi digital adalah salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang menjadi dasar bagi pengembangan pemerintahan digital berbasis kecerdasan buatan atau AI.
Data dari delapan kementerian dan lembaga pemerintah sudah diintegrasikan dan sedang diproses menggunakan AI. Sementara itu, keamanan siber diperkuat dengan dukungan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Luhut mengatakan pemerintah sedang memperluas proyek percontohan ke 43 kabupaten dan kota setelah uji coba awal di Banyuwangi.
Menurutnya, beberapa daerah seperti Surabaya sudah berjalan lebih cepat, sehingga rencananya program ini akan diperluas ke ratusan kabupaten dan kota sebelum diterapkan di seluruh Indonesia.
“Kami tidak membeli atau mengimpor perangkat lunak yang mahal. Kami hanya mengintegrasikan sekitar 27.000 aplikasi yang sudah ada di kementerian dan lembaga pemerintah,” jelasnya.
Luhut menambahkan semua perangkat lunak dalam program ini dikembangkan oleh talenta digital Indonesia, jadi tidak perlu lagi mendatangkan sistem dari luar negeri.
Selain memperbaiki penyaluran bantuan sosial dan memperkuat program anti-korupsi, Luhut yakin inisiatif ini bisa meningkatkan rasio pajak Indonesia dari sekitar 9 persen menjadi 11–13 persen mendekati angka negara ASEAN lainnya.