Sabtu, 12 Juli 2025 – 02:40 WIB
Jakarta, VIVA – Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, menyoroti banyaknya masalah hukum yang terjadi di desa. Bahkan, sampai menjerat kepala desa karena dugaan penyelewengan dana.
Baca Juga:
Menteri Prabowo Minta Tambah Anggaran saat Efisiensi, Begini Respons MPR
"Saya lihat sampai saat ini Kementerian Desa belum cukup agresif dalam konsolidasi hingga ke tingkat bawah. Banyak masalah hukum yang menjerat kepala desa dan aparat desa, baik karena maladministrasi maupun penyelewengan," ujar Zigo dalam keterangannya, dikutip Sabtu, 12 Juli 2025.
Foto: Para Guru Bergelantungan di Jembatan Gantung Saat Pergi ke Sekolah di Desa Limbur Merangin, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Jambi
VIVA.co.id/Syarifuddin Nasution (Jambi)
Baca Juga:
Kata Ketua MA soal Larangan Perberat Vonis Dihapus dalam RUU KUHAP
Ia juga menyoroti pengelolaan dana yang belum maksimal di desa. Hal ini jadi salah satu penyebab masalah hukum sering terjadi.
"Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pengelolaan dana desa belum dijalankan dengan baik," katanya.
Baca Juga:
DPR Dukung Satgas Rokok Ilegal untuk Jaga Penerimaan Negara
Politisi Partai Golkar ini meminta Kementerian Desa lebih serius turun ke lapangan untuk perbaiki tata kelola desa. Terutama terkait pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
“Pembentukan koperasi desa di seluruh Indonesia akan jadi beban jika SDM-nya tidak disiapkan dengan matang,” ujarnya.
Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat
Di sisi lain, Zigo mempertanyakan efektivitas usulan tambahan anggaran Rp700 miliar untuk gaji pendamping desa.
“Saya tidak masalah jika untuk gaji. Tapi yang perlu dipertanyakan adalah kinerja mereka. Banyak temuan di lapangan yang menunjukkan kontribusi mereka minim, bahkan jarang berkunjung ke desa,” jelasnya.
Program Kemendes yang mengirim 25 kepala desa ke Tiongkok juga dinilai belum efektif.
“Masih banyak penyelewengan dana desa karena rendahnya rasa tanggung jawab. Bahkan, ada yang pakai dana desa untuk judi online. Ini sangat memprihatinkan,” kata Zigo.
Ia mendorong Kemendes lebih melibatkan Komisi V DPR dalam kunjungan ke daerah.
“Jangan cuma datang ke DPR saat butuh anggaran. Kami juga mau turun langsung lihat kondisi desa, termasuk masalah gaji dan kinerja pendamping,” tegasnya.
Halaman Selanjutnya
Di sisi lain, Zigo juga mempertanyakan efektivitas usulan tambahan anggaran sebesar Rp700 miliar dalam RAPBN 2026…