Jakarta (ANTARA) – Komisi IX DPR RI akan mengawasi ketat alokasi anggaran kesehatan dalam RAPBN 2026 untuk memastikan penggunaanya efektif.
"Angkanya cukup besar. Kami akan pastikan anggaran dipakai optimal untuk kepentingan masyarakat, khususnya layanan kesehatan merata di seluruh Indonesia," kata Charles Honoris, wakil ketua Komisi IX.
Pada 15 Agustus, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan alokasi anggaran kesehatan dan ketenagakerjaan 2026 dalam pidato kenegaraan di parlemen. Anggaran kesehatan ditetapkan Rp244 triliun (sekitar US$15,1 miliar).
Honoris tekankan bahwa dana harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk meningkatkan layanan kesehatan.
Ia juga soroti perlunya menambah tenaga kesehatan, termasuk dokter umum dan spesialis, sesuai dengan anggaran yang membesar.
Komisi IX akan terus pantau pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN), mencatat hingga Agustus 2025 hanya 14 persen target tahun ini tercapai. Anggaran MBG diperkirakan naik jadi Rp335 triliun di 2026.
"Dengan anggaran sebesar ini, kami ingin pastikan cakupannya, apalagi ada kasus keracunan makanan massal di beberapa daerah. Tahun depan, BGN harus perbaiki sistem untuk jamin kualitas makanan," ujar Honoris.
Komisi juga akan awasi program ketenagakerjaan, tekankan bahwa target pemerintah menurunkan pengangguran jadi 4,76 persen dan menciptakan 3,6 juta lapangan kerja baru pada 2025 belum tercapai sepenuhnya.
Honoris minta pemerintah lakukan stimulus ekonomi lebih kuat dan inisiatif nyata penciptaan lapangan kerja.
"Kami tidak akan berhenti mengkritik program yang merugikan masyarakat, sambil dukung program baik berjalan optimal," tambahnya, tegaskan pendekatan seimbang Komisi IX dalam tugas legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Berita terkait: Indonesia alokasikan Rp244T untuk kesehatan, jangkau 96,8 juta warga pada 2026
Berita terkait: Lima persen APBN dialokasikan untuk kesehatan pada 2025: Sri Mulyani
Penerjemah: Tri Meilani A, Resinta Sulistiyandari
Editor: Anton Santoso
Hak Cipta © ANTARA 2025