Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kementerian Koperasi dan UKM untuk mengembangkan produk alternatif bagi pelaku bisnis thrift, menyusul penegakan larangan atas impor pakaian bekas oleh pemerintah.
Langkah ini bertujuan melindungi produsen dalam negeri sembari memastikan pedagang thrift bisa tetap beroperasi.
“Arahan Presiden juga termasuk mempertimbangkan substitusi produk,” ujar Menteri UKM Maman Abdurrahman usai rapat di Istana Kepresidenan, Selasa.
Kementerian kini berupaya membantu para penjual pakaian thrift untuk beralih ke produk fashion buatan lokal, terutama yang dihasilkan oleh pelaku UKM.
Abdurrahman menekankan bahwa banyak produk dalam negeri—khususnya dari pusat kreatif seperti Bandung—yang kompetitif dalam hal kualitas, desain, dan harga.
“Ada banyak produk domestik yang bagus-bagus. Para pedagang thrift akan didorong untuk menjual produk lokal kita,” tegasnya.
Sementara larangan impor tetap berlaku, pemerintah mencari solusi seimbang yang menopang produksi tekstil lokal tanpa mengesampingkan usaha mikro.
Abdurrahman juga membantah asumsi bahwa pakaian bekas pasti lebih murah, dengan mencatat bahwa harganya sering tidak teregulasi dan ditentukan oleh pedagang.
“Jangan sampai ini jadi konflik. Kita harus lindungi produsen UKM dalam negeri, tapi di sisi lain, pedagang thrift juga harus bisa lanjut usahanya. Kami akan cari solusi terbaik,” yakinknya.
Inisiatif ini mencerminkan dorongan luas Prabowo untuk kedaulatan ekonomi dan pemberdayaan UKM, menandakan peralihan menuju pasar fashion berkelanjutan yang digerakkan lokal.
Berita terkait: Indonesia akan denda importir ilegal pakaian dan tas bekas
Berita terkait: Industri tekstil lokal terdampak pakaian bekas impor: menteri
*Penerjemah: Resinta Sulistiyandari
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Hak Cipta © ANTARA 2025*