BNPB meminta daerah untuk menyatakan keadaan darurat kekeringan

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah meminta kepada seluruh kepala daerah, seperti gubernur, bupati, dan walikota, untuk segera menyatakan status siaga darurat untuk kekeringan.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Bencana BNPB, Abdul Muhari, mengatakan di sini pada hari Senin bahwa deklarasi status siaga darurat tidak perlu menunggu hingga lebih banyak daerah mengalami kekeringan.

“Ialah diperlukan untuk segera menyatakan status siaga darurat untuk kekeringan, meskipun masih potensial; yang ditandai dengan tanda alam seperti curah hujan yang berkurang atau hari-hari tanpa hujan selama lebih dari tiga/tujuh hari,” katanya dalam siaran online “Briefing Bencana”.

Menurutnya, semakin cepat status siaga bencana dinyatakan, semakin baik karena BNPB bisa membantu pemerintah daerah dalam upaya mencegah atau mengendalikan kekeringan.

Upaya pencegahan dan pengendalian yang disiapkan oleh BNPB termasuk distribusi air bersih, logistik untuk kebutuhan dasar, dan bahkan modifikasi cuaca untuk membuat hujan.

“Intervensi dapat dilakukan setelah pemerintah daerah mendeklarasikan status siaga darurat, dan dapat mengurangi dampak kekeringan pada kegiatan pertanian dan rumah tangga dan sebagainya,” katanya.

Ia kemudian menyatakan harapannya bahwa daerah akan menyatakan status siaga dalam waktu seminggu ke depan.

Berdasarkan analisis BNPB, jika periode tersebut terlampaui, upaya pengendalian seperti modifikasi cuaca akan menjadi lebih sulit karena negara akan memasuki puncak musim kemarau dan awan hujan minimal bisa dimaksimalkan untuk upaya tersebut.

Musim kemarau diprediksi terjadi dari Juni hingga September 2024.

“Sebagian besar wilayah di Pulau Jawa telah mengalami kekeringan dan wilayah lokal di sana telah menyatakan status tersebut. Kepala daerah di pulau Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan lain-lain, juga harus memperhatikannya,” kata Muhari.

Berita terkait: Indonesia soroti efektivitas TMC dalam mengatasi kekeringan Berita terkait: Pemerintah akan melanjutkan dana bantuan banjir untuk petani pada tahun 2024: Menteri

MEMBACA  DPR Mendorong Kemlu untuk Menangani Isu 'Geng WNI' yang Mencemaskan di Jepang

Copyright © ANTARA 2024