Jakarta, VIVA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengadakan rapat virtual dengan seluruh kepala daerah di Indonesia pada Senin, 29 September 2025. Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti dan merencanakan langkah-langkah mencegah terjadinya keracunan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Besok, kami dari Kemendagri akan zoom meeting dengan semua kepala daerah, dinas kesehatan, dinas pendidikan, dan sekda,” ujar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam konferensi pers di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Minggu, 28 September 2025.
Pertemuan online itu juga akan dihadiri oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang akan memberikan arahan teknis seputar kesehatan. Turut hadir Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang dan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.
“Tadi kan ada UKS, selain itu ada Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (LSHS) yang ditujukan untuk Dinas Kesehatan. Jadi besok pagi jam 8 kita akan laksanakan pertemuan dengan kepala daerah dan stafnya di seluruh Indonesia,” tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memimpin Rapat Koordinasi Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk program MBG di Kantor Kemenkes, Jakarta.
Dalam rakor tersebut disepakati bahwa pemerintah akan menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang bermasalah, menyusul kasus keracunan di beberapa daerah.
“SPPG yang bermasalah ditutup sementara untuk dilakukan evaluasi dan investigasi,” kata Zulhas.
Zulhas menjelaskan bahwa evaluasi akan mencakup faktor kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan juru masak. Evaluasi ini tidak hanya dilakukan pada SPPG yang bermasalah, tetapi untuk semua SPPG.
“(Evaluasi) tidak hanya di tempat kejadian, tetapi di seluruh SPPG,” tegasnya.
Lebih lanjut, Zulhas mewajibkan semua SPPG untuk mensterilkan peralatan makan dan memperbaiki proses sanitasi, terutama terkait kualitas air dan pembuangan limbah.
“Semua dievaluasi, tapi ada beberapa hal yang mendapat perhatian serius seperti kualitas air dan alur limbah,” ungkapnya.
Zulhas juga menekankan bahwa Presiden memerintahkan semua kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan MBG untuk aktif dalam proses perbaikan ini.
“Jadi pemda dan kementerian terkait harus aktif bersama-sama. Tidak menunggu, tetapi aktif melakukan pengawasan,” tegasnya.