Selasa, 13 Februari 2024 – 07:18 WIB
Polemik Dirty Vote di Masa Tenang Pemilu. Foto. Screenshoot PHSK
sumbar.jpnn.com, JAKARTA – Kritik terhadap film Dirty Vote telah disampaikan kepada Bawaslu RI.
Film dokumenter yang baru saja dirilis di akun Youtuber Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia telah menjadi topik pembicaraan hangat belakangan ini.
Film karya Dandhy Dwi Laksono ini mengungkap kecurangan dalam Pemilu 2024 dari perspektif para pakar hukum tata negara di Indonesia seperti Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari.
Adanya perbedaan ucapan Jokowi mengenai anaknya yang terlibat dalam dunia politik, ketidaknetralan para pejabat publik, penyalahgunaan wewenang, dan kecurangan kepala desa merupakan beberapa contoh kecurangan yang diangkat dalam film tersebut.
Dalam film ini, Dandhy juga mengungkap penyalahgunaan anggaran dan penyaluran bansos yang tidak terlewatkan dari pengamatannya.
Bahkan, Dandhy juga mengangkat penyalahgunaan fasilitas publik dan pelanggaran etika di lembaga negara.
Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, mengakui bahwa ia menghargai kritik yang disampaikan dalam film Dirty Vote.
Namun, ia tidak merasa marah atas kritikan pedas yang diarahkan kepada lembaganya melalui film dokumenter ini.
Bawaslu RI memberikan tanggapan terhadap kritikan yang disampaikan dalam film dokumenter karya Dandhy Laksono yang berjudul Dirty Vote.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Sumbar di Google News