Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy menyatakan bahwa kementeriannya berkomitmen untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tinggi, meskipun ada pemotongan anggaran.
“Pendanaan pembangunan non-APBN penting selain APBN karena Bappenas berkewajiban untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tinggi, bahkan dengan perubahan anggaran,” katanya.
Dalam sebuah pertemuan pimpinan, seperti yang dikutip dari pernyataan kementerian, di sini pada hari Minggu, Pambudy mendorong kementerian dan lembaga untuk memanfaatkan sumber pendanaan non-APBN, seperti hibah dan investasi asing.
Dalam pertemuan tersebut, ia menekankan pentingnya untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang berkaitan dengan efisiensi anggaran dalam APBN 2025.
Setelah penandatanganan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 oleh Presiden Prabowo Subianto, ia menyatakan bahwa Bappenas harus menyesuaikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) kementerian dan lembaga untuk menampung yang terkena pemotongan anggaran.
Sementara itu, Deputi Pembiayaan Pembangunan dan Investasi Bappenas Putut Satyaka menjelaskan bahwa tindak lanjut ini bertujuan untuk menjaga prioritas nasional, terutama prioritas utama Presiden Prabowo.
Beberapa program unggulan Presiden Prabowo meliputi Program Makanan Bergizi Gratis, pencapaian swasembada pangan, air, dan energi, peningkatan pendidikan dan kesehatan, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan hilirisasi.
Bappenas juga akan mengadakan pertemuan trilateral dengan kementerian lain, lembaga pemerintah, dan Kementerian Keuangan untuk membahas revisi anggaran di masing-masing kementerian dan lembaga sebelum 14 Februari 2025.
Bappenas merupakan salah satu kementerian yang terkena Instruksi Presiden No. 1/2025, dengan efisiensi anggaran sebesar 54,7 persen, atau sebesar Rp1.077 triliun dari batas anggaran Bappenas untuk Tahun Anggaran 2025.
Sisa anggaran setelah kebijakan efisiensi akan difokuskan pada pembiayaan kegiatan prioritas nasional, kegiatan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kegiatan operasional kementerian.
Berita terkait: Pemotongan anggaran – MPR desak pengembangan berkelanjutan sektor budaya
Berita terkait: Pemotongan anggaran – Kementerian Pekerjaan Umum fokus pada empat area pembangunan
Penerjemah: M Alatas, Kenzu
Editor: Rahmad Nasution
Hak cipta © ANTARA 2025