Jakarta (ANTARA) – Pemerintah sedang mempertimbangkan untuk sementara menghentikan distribusi bantuan beras selama masa tenang menjelang pemilihan, pada tanggal 11-14 Februari 2024, demikian yang diungkapkan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi.
“Kami sedang mempertimbangkan untuk sementara menghentikan distribusi bantuan pada hari tenang mulai dari tanggal 11 Februari hingga pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024,” ujar Adi pada hari Rabu.
Keputusan mengenai hal ini akan segera dipublikasikan. Dia mengatakan bahwa Badan Urusan Logistik (Bulog) juga telah membuat rencana distribusi di seluruh Indonesia.
Kepala badan tersebut menyatakan bahwa selama ini bantuan beras telah sangat efektif dalam mencegah kenaikan harga akibat penurunan produksi beras.
Adi menekankan bahwa bantuan beras telah direncanakan sejak lama dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah.
“Bantuan pangan beras ini sangat efektif dalam mencegah kenaikan harga akibat penurunan produksi beras,” tegasnya.
Baca juga: Pemerintah perluas jumlah penerima bantuan pangan menjadi 22 juta
Distribusi bantuan pangan beras oleh Bapanas sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 dimana Bapanas bertanggung jawab untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan.
Bantuan pangan beras merupakan program pemerintah untuk distribusi bantuan beras kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang merupakan bagian dari keluarga penerima manfaat. Program ini merupakan salah satu penggunaan cadangan beras pemerintah sesuai dengan amanat Keputusan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah.
Program bantuan pangan beras ini telah dilaksanakan sejak awal tahun 2023 dan akan terus dilanjutkan tahun ini. Setiap keluarga penerima manfaat menerima 10 kilogram beras per bulan. Distribusi bantuan beras untuk tahun ini dimulai pada bulan Januari.
Bantuan sosial ini menargetkan 22 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia berdasarkan data dari Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Baca juga: Bulog tegaskan tidak ada agenda politik di balik penyaluran bantuan beras
Baca juga: Jokowi bagikan bantuan beras kepada ribuan penerima manfaat di Jawa Tengah
Penerjemah: Indra Arief P, Resinta Sulistiyandari
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Hak Cipta © ANTARA 2024