Jakarta (ANTARA) – Seorang anggota parlemen senior meminta pemerintah Indonesia untuk menindak tegas warga asing yang menjalankan bisnis ilegal di Bali, karena dinilai mengancam masyarakat lokal dan usaha kecil.
“Kami mendesak pemerintah bertindak cepat. Bali tidak boleh jadi pasar bebas yang malah merugikan warganya sendiri,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR, Chusnunia.
Dalam pernyataan yang diterima Selasa, dia menekankan perlunya langkah segera menanggapi keluhan warga Bali dan pelaku UMKM soal bisnis ilegal milik warga asing.
Keluhan ini tidak hanya disampaikan ke Komisi VII yang mengurusi industri, UMKM, ekonomi kreatif, dan pariwisata, tapi juga viral di media sosial, ujarnya.
Chusnunia menilai dampak buruk bisnis ilegal warga asing terlihat dari tingkat hunian hotel di Bali.
Menurut dia, tingginya kunjungan turis asing tidak sebanding dengan okupansi hotel karena banyak yang membuka usaha penginapan ilegal, seperti guesthouse.
Warga asing memanfaatkan celah sistem perizinan OSS untuk masuk sektor strategis dan mikro, seperti rental mobil dan homestay, jelasnya.
Hal ini memicu persaingan tidak sehat, mengancam UMKM lokal, meningkatkan ketimpangan ekonomi, dan mengurangi peluang kerja warga Bali di sektor pariwisata.
Untuk melindungi kepentingan bisnis masyarakat Bali, Chusnunia usul agar kepemilikan asing di pariwisata diatur lebih ketat.
Dia juga menyoroti banyak warga asing bekerja ilegal dengan visa wisata, seperti fotografer, pemandu wisata, dan instruktur selancar. Pemerintah harus tegas menindak pelanggaran ini, tegasnya.
Untuk mengatasi overtourism dan memperketat aturan investasi asing, terutama di sektor UMKM, pemerintah pusat dan daerah harus berkoordinasi dengan baik, tambahnya.
Berita terkait: Bali siap jadi destinasi wellness terbaik: wakil menteri
Berita terkait: Indonesia perkuat kolaborasi atasi tantangan pariwisata Bali
Berita terkait: Wapres dorong dukungan berkelanjutan untuk warisan pariwisata Bali
Penerjemah: Fianda SR, Rahmad Nasution
Editor: M Razi Rahman
Hak Cipta © ANTARA 2025