loading…
Para pakar sepakat AS telah melanggar hukum internasional atas serangannya terhadap Venezuela dan penculikannya terhadap Presiden Nicolas Maduro. Foto/Screenshot video Sky News
WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pada Sabtu pagi bahwa pasukan AS telah melakukan serangan besar-besaran ke Venezuela. Ia juga membenarkan bahwa pasukan khusus AS, Delta Force, telah menculik Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan istrinya, Cilia Flores.
Pasangan penguasa yang digulingkan itu sekarang telah didakwa di New York atas tuduhan terorisme dan narkoba. Sebagaimana diketahui, Trump menuduh Maduro menjalankan “organisasi teroris narkoba”.
Namun, legalitas operasi militer AS itu telah dipertanyakan—bahkan beberapa sekutu Trump menyatakan bahwa operasi tersebut melanggar hukum internasional.
Baca Juga: Ini Respons Dunia usai AS Mengebom Venezuela dan Culik Maduro, Ada Juga Sikap Indonesia
Mengutip laporan The Guardian, Minggu (4/1/2026), para pakar terkemuka di bidang hukum internasional telah angkat bicara tentang tindakan AS terhadap Venezuela.
Apakah Operasi AS terhadap Venezuela Melanggar Hukum Internasional?
Para pakar sepakat bahwa AS kemungkinan besar telah melanggar ketentuan piagam PBB, yang ditandatangani pada Oktober 1945 dan dirancang untuk mencegah konflik serupa Perang Dunia II terulang.
Ketentuan utama dari perjanjian tersebut—yang dikenal sebagai pasal 2(4)—menyatakan bahwa negara-negara harus menahan diri dari menggunakan kekuatan militer terhadap negara lain dan harus menghormati kedaulatan mereka.
Geoffrey Robertson KC, salah satu pendiri Doughty Street Chambers dan mantan presiden pengadilan kejahatan perang PBB di Sierra Leone, mengatakan serangan terhadap Venezuela bertentangan dengan pasal 2(4) piagam tersebut.
“Kenyataannya adalah Amerika telah melanggar piagam PBB,” katanya. “Amerika telah melakukan kejahatan agresi, yang oleh pengadilan Nuremberg digambarkan sebagai kejahatan tertinggi, kejahatan terburuk dari semuanya.”
Elvira Domínguez-Redondo, seorang profesor hukum internasional di Universitas Kingston, menggambarkan operasi AS sebagai “kejahatan agresi dan penggunaan kekuatan yang ilegal terhadap negara lain”.