Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika di Lombok, NTB, kembali jadi pusat perhatian global. Balapan MotoGP 2025 yang dijadwalkan pada 3-5 Oktober bukan cuma ajang balap, tapi juga menyangkut reputasi Indonesia di mata dunia.
ITDC sudah sepakat dengan Dorna Sports untuk menggelar MotoGP minimal hingga 2031. Lombok yang eksotis akan jadi tuan rumah untuk keempat kalinya sejak 2022. Namun, pamer di kancah global bisa berisiko jika persiapan tidak matang.
Masyarakat tak perlu khawatir, persiapan teknis sirkuit sudah 99% selesai. Trek, pit lane, paddock, dan semua sistem elektronik sudah siap. Tapi, infrastruktur bukan segalanya. Tantangan lain seperti melibatkan warga lokal, transportasi, promosi, dan keamanan tak kalah penting.
Meskipun Lombok berjarak dua jam terbang dari Jakarta – pusat demo dan kerusuhan akhir Agustus lalu – pulau ini juga terkena dampaknya. Gedung DPRD NTB sempat dibakar, sehingga muncul kekhawatiran soal keamanan jelang GP.
GP Mandalika hanya akan sukses jika keamanan terjamin. Kalau tidak, event ini justru bisa mencoreng citra Indonesia. Solusinya adalah sinergi: pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan aparat keamanan harus bekerja sama memperkuat komunikasi publik.
Semua pemangku kepentingan harus transparan, ajak partisipasi publik, dan sebarkan informasi tentang manfaat ekonomi event ini. GP Indonesia harus jadi perayaan inklusif, bukan cuma untuk segelintir orang.
Meningkatkan Promosi
Masalah lain: baru 30% tiket yang terjual, padahal tinggal sebulan lagi. Ini jauh dari target 121.000 penonton. Apalagi, bersamaan dengan F1 Singapura.
Perlu strategi promosi yang lebih kreatif dan intensif. Promo tak cuma dari spanduk, tapi juga harus membanjiri media sosial. Kolaborasi dengan influencer global bisa dicoba.
Agar turis merasa liburannya di Lombok worth it, GP bisa dikemas dengan festival budaya, konser musik, dan pameran kuliner. Dengan begitu, GP Mandalika menawarkan pengalaman lengkap, bukan cuma balapan.
UMKM dan Pendanaan
Sayang sekali jika MotoGP gagal beri manfaat ekonomi bagi warga lokal. GP 2024 sudah buktikan bisa tingkatkan pendapatan UMKM di sekitar sirkuit. Keberhasilan ini harus diulang dan diperluas.
Tapi, relokasi pedagang ke zona UMKM ditolak sebagian orang. Mereka ragu lokasinya strategis. ITDC dan MGPA harus pastikan UMKM ditempatkan di spot yang mudah diakses dengan fasilitas memadai. Mereka bukan sekadar pelengkap, tapi representasi budaya Indonesia.
Kendala lain adalah biaya penyelenggaraan. Pemerintah Provinsi NTB menyatakan tidak mampu membayarnya dan hanya bertugas mendukung promosi dan persiapan. Akhirnya, urusan biaya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
GP Mandalika lebih dari sekadar event olahraga – ini adalah kesempatan nation-branding bagi Indonesia. Karena itu, tanggung jawab finansial ada di pemerintah pusat, sementara pemda berperan pendukung agar event ini benar-benar bermanfaat bagi rakyat.
Menyeimbangkan Prestise dan Warisan
Sirkuit Mandalika ibarat cermin baru yang memantulkan citra bangsa. Pertanyaannya, apakah Indonesia bisa memanfaatkan MotoGP untuk dorong ekonomi sekaligus poles citra global?
Sinergi kuat antara pemerintah pusat, daerah, penyelenggara, dan masyarakat sangat penting. Semua harus bergandengan tangan agar GP Indonesia 2025 jadi momen yang mengangkat prestise bangsa.
Meski hanya berlangsung tiga hari, GP Mandalika bisa berikan dampak jangka panjang dan jadi simbol wisata olahraga untuk NTB dan Indonesia – jika dikelola dengan baik. Sebaliknya, jika hanya dianggap sebagai acara seremonial, event ini bisa jadi forgettable dan tidak berdampak.
Sirkuit Mandalika kini berada di persimpangan. GP Indonesia 2025 adalah ujian yang harus dilalui Indonesia untuk dapatkan kemajuan dan warisan yang berkelanjutan.