Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKB, Rivqy Abdul Halim, mendukung langkah Danantara untuk membongkar dugaan rekayasa laporan keuangan dan fraud di PT Pos Indonesia yang diduga sudah terjadi selama bertahun-tahun. Menurut Gus Rivqy, langkah ini penting untuk memperkuat tata kelola BUMN yang transparan, akuntabel, dan bersih dari praktik menyimpang.
Ia berpendapat bahwa setiap dugaan pelanggaran harus diselidiki secara menyeluruh lewat hukum yang berlaku. “Kalau benar ada rekayasa laporan keuangan dan fraud yang sudah lama, kasus ini harus diusut tuntas. Tidak boleh ada ruang untuk praktik yang merugikan perusahaan atau negara,” ujarnya di Jakarta pada Rabu (8/7/2026).
Dugaan ini muncul dari proses asesmen yang dilakukan Danantara terhadap PT Pos Indonesia. Hasilnya masih ditindaklanjuti dengan audit investigatif bersama aparat penegak hukum untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran berdasarkan alat bukti yang cukup.
Ketua Umum DKP Panji Bangsa itu menegaskan bahwa PT Pos Indonesia punya posisi strategis sebagai tulang punggung layanan logistik nasional. Dengan jaringan hingga ke pelosok daerah, perusahaan ini memegang peran penting dalam distribusi barang, dokumen, layanan keuangam, dan juga mendukung UMKM serta ekonomi digital.
Namun menurutnya, besar aset dan luas jaringan ini harus diimbangi dengan tata kelola yang profesional dan modern. Lemahnya tata kelola, kata dia, bisa menghambat potensi PT Pos Indonesia sebagai perusahaan logistik nasional.