Jakarta, VIVA – Peredaran rokok ilegal di Indonesia lagi jadi perhatian serius. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal Bawazier, bilang perlu ada tindakan tegas buat lindungin industri hasil tembakau (IHT). Sektor ini kan padat karya dan salah satu penopang penerimaan negara.
Menurut Hekal, masuknya rokok ilegal, termasuk produk dari luar negeri, nggak cuma bikin rugi negara tapi juga bikin industri tembakau lokal jadi kurang kompetitif.
“Industri tembakau nasional harus kita bantu dengan menertibkan rokok ilegal. Soalnya, banyak banget rokok ilegal, termasuk dari luar negeri, yang beredar dan ini menyulitkan industri nasional,” ujarnya dalam pernyataan resmi Jumat, 29 Agustus 2025.
Kontribusi Besar IHT ke Penerimaan Negara
Industri hasil tembakau dikenal sebagai penyumbang utama penerimaan negara lewat Cukai Hasil Tembakau (CHT). Data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) nunjukkin penerimaan CHT di tahun 2024 mencapai Rp216,9 triliun. Itu sekitar 73 persen dari total penerimaan cukai nasional.
“Penerimaan cukai dari rokok biasanya di atas Rp200 triliun, dan itu nyumbang sekitar 73 persen dari total penerimaan cukai. Artinya, kontribusinya sangat besar, jadi industrinya perlu dilindungi. Kalau penertiban di lapangan bagus, penerimaan negara bisa naik,” jelas Hekal.
Karena perannya yang strategis, DPR menilai pemerintah nggak boleh lengah dalam jaga ekosistem industri tembakau. Adanya rokok ilegal yang makin marak dikhawatirkan bakal ngurangi kontribusi besar IHT ke kas negara.
Rokok Ilegal Terus Meningkat
Meski kontribusi IHT gede, tantangan serius datang dari makin maraknya rokok ilegal. DJBC catat di tahun 2023 ada 253,7 juta batang rokok ilegal yang berhasil diamankan. Jumlah ini naik drastis di 2024, sampai 710 juta batang dengan nilai kerugian negara diperkirakan Rp1,1 triliun.
Angka ini nunjukkin meski udah ada penindakan, peredaran rokok ilegal masih jauh dari kata terkendali. Hal ini bikin pemerintah harus kerja lebih keras dalam memperkuat pengawasan.
Dorongan untuk Bea Cukai
Hekal minta supaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang baru ganti kepemimpinan nunjukkin komitmen nyata dalam memperketat pengawasan dan penertiban. “Pelanggaran-pelanggaran ini yang bikin penerimaan negara dari cukai susah naik dan ganggu industri tembakau dalam negeri,” ujarnya.
Dengan aparat yang lebih tegas, diharapkan peredaran rokok ilegal bisa ditekan, sekaligus kasih ruang bagi industri tembakau nasional untuk tetap berkembang.
Perlindungan untuk Petani dan Pelaku Usaha Kecil
Selain penindakan di lapangan, Hekal juga tekankan pentingnya kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan IHT secara menyeluruh. Dia anggap perlindungan buat petani tembakau dan pelaku usaha kecil di rantai pasok industri juga harus jadi perhatian pemerintah.
“Ada beberapa usulan yang masih perlu dikaji. Tapi, kira-kira ada yang bisa berdampak untuk industri dan ada yang untuk petani,” tambahnya.
Dengan kebijakan yang tepat, diharapkan ekosistem IHT bisa terus berjalan seimbang, nggak cuma nguntungin negara lewat cukai, tapi juga kasih perlindungan buat jutaan tenaga kerja yang bergantung di sektor ini.
Perlunya Solusi Jangka Panjang
Hekal tekankan, pemerintah nggak cukup cumaandalkan penindakan terhadap rokok ilegal. Perlu strategi jangka panjang yang menyeluruh, mulai dari kebijakan harga, pengawasan distribusi, sampai edukasi ke masyarakat.
Kalau ini dijalanin dengan konsisten, maka keberlangsungan industri hasil tembakau bisa terjaga, sekaligus memastikan penerimaan negara tetap stabil di masa depan.
Industri hasil tembakau udah terbukti jadi salah satu tulang punggung ekonomi nasional. Tapi tanpa pengawasan yang ketat terhadap rokok ilegal, kontribusi besarnya berpotensi terkikis. DPR tegaskan, langkah cepat dan tegas dari pemerintah adalah kunci untuk jaga stabilitas sektor padat karya ini.