Rabu, 18 Maret 2026 – 18.02 WIB
Jakarta – Analis politik senior Boni Hargens memberikan tanggapan kasus penyiraman air keras terhadap seorang aktivis dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Menurut Boni, kejadian ini telah menggetarkan ruang sosial Indonesia dan menimbulkan kehawatiran yang luas di kalangan para pegiat HAM.
"Serangan terhadap aktivis HAM bukan cuma kejahatan biasa — ini adalah ancaman langsung buat kebebasan demokratik dan ekosistem sipil yang sehat di Indonesia," ujar Boni Hargens dalam keterangan tertulisnya.
Boni berpendapat serangan terhadap aktivis KontraS itu merupakan sinyal bahaya yang bisa membuat para pembela HAM lainnya takut. Tapi, dia juga mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam mengusut kasus ini. Khususnya kerja kepolisian yang dianggap bertindak cepat, transparan, dan terukur untuk mengungkap pelaku serta dalangnya.
Terbaru, Polisi sudah merilis wajah terduga pelaku eksekutor, sementara TNI telah menangkap 4 anggotanya yang diduga terlibat. Polisi dan TNI akan berkoordinasi dalam pengusutan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andrie Yunus ini.
Boni menilai posko khusus yang dibentuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk pengaduan dan kesaksian kasus ini adalah sebuah terobosan yang bagus. Keberadaan posko ini bahkan disebut telah membantu penyelidikan berjalan lebih cepat dan efisien.
"Posko ini menjadi jembatan langsung antara masyarakat dan institusi polisi. Dengan dibukanya saluran pengaduan yang terstruktur, proses penyelidikan jadi lebih cepat sampai pelaku tertangkap. Informasi dari masyarakat bisa jadi petunjuk berharga untuk penyelidik," jelas Boni.
Pembentukan posko ini juga menjadi sinyal kuat bahwa Polri berkomitmen menjalankan proses hukum secara terbuka. Masyarakat tidak cuma jadi penonton, tapi dilibatkan sebagai mitra aktif dalam penegakan hukum, sebuah praktik policing modern.
Di sisi lain, Boni mengatakan posko tersebut merupakan wujud dari society policing yang sesungguhnya.
Halaman Selanjutnya
“Di dalam terobosan itu terkandung partisipasi masyarakat dan transparansi hukum dalam pengusutan kasus kekerasan yang telah meresahkan dan mengancam kebebasan demokratik di Indonesia," tutupnya.