Dua jurnalis yang memimpin surat kabar pro-demokrasi di Hong Kong telah dinyatakan bersalah atas makar. Chung Pui-kuen dan Patrick Lam, dua editor di media Stand News yang kini sudah tutup, kini bisa menghadapi hukuman penjara maksimal dua tahun. Ini adalah kasus makar pertama terhadap jurnalis di Hong Kong sejak wilayah itu diserahkan dari Britania ke China pada tahun 1997. Para kelompok hak asasi manusia telah mengutuk vonis itu, dengan Reporters without Borders menyerukan kepada Hong Kong untuk “menghentikan kampanye jahatnya terhadap kebebasan pers”. Dalam pernyataan tertulis, hakim pengadilan distrik Kwok Wai-kin mengatakan bahwa Stand News telah menjadi “ancaman terhadap keamanan nasional”. Garis editorial surat kabarnya mendukung “otonomi lokal Hong Kong”, tambahnya. “Ini bahkan menjadi alat untuk mencemarkan dan memfitnah Otoritas Pusat [di Beijing] dan Pemerintah SAR [Hong Kong],” kata dia dalam sebuah putusan tertulis. Kedua jurnalis didakwa di bawah undang-undang makar zaman kolonial – yang hingga baru-baru ini jarang digunakan oleh jaksa – daripada undang-undang keamanan nasional yang kontroversial (NSL). Mereka akan dijatuhi hukuman nanti pada bulan September. Stand News termasuk di antara sejumlah portal berita online yang relatif baru yang terutama mendapat perhatian selama protes pro-demokrasi tahun 2019. Tetapi sejak diperkenalkannya NSL pada tahun 2020, sejumlah media telah tutup di Hong Kong. Para kritikus mengatakan bahwa undang-undang tersebut secara efektif mengurangi otonomi yudisial Hong Kong dan memudahkan hukuman terhadap para demonstran dan aktivis. Stand News termasuk di antara publikasi pro-demokrasi terakhir yang terbuka sampai penutupannya pada Desember 2021, ketika lebih dari 200 petugas polisi dikirim untuk menyerbu kantor publikasi itu. Tujuh karyawan ditangkap dan dituduh melakukan “konspirasi untuk menerbitkan publikasi makar”, yang termasuk wawancara dengan aktivis pro-demokrasi. John Lee, kepala eksekutif Hong Kong saat ini, mendukung operasi polisi saat itu, menyebut orang-orang yang ditangkap sebagai “elemen jahat yang merusak kebebasan pers”. Kasus ini telah menarik perhatian internasional dan kecaman dari negara-negara Barat. Amerika Serikat telah berkali-kali mengutuk penuntutan terhadap jurnalis di Hong Kong, mengatakan bahwa kasus terhadap kedua editor “menciptakan efek yang mencekam bagi yang lain di pers dan media”. Mantan koloni Inggris itu telah melihat peringkat kebebasan persnya merosot dari peringkat ke-18 menjadi ke-135 selama dua dekade terakhir, menurut Indeks Kebebasan Pers Dunia yang disusun oleh Reporters Without Borders. Pada hari Kamis, direktur Asia-Pasifik mereka menyebut vonis itu sebagai “vonis yang mengerikan [yang] membuka preseden yang sangat berbahaya bagi jurnalis”. “Mulai sekarang, siapa pun yang melaporkan fakta yang tidak sejalan dengan narasi resmi otoritas bisa dihukum karena makar,” kata Cédric Alviani dalam sebuah pernyataan. “Kami mengulang seruan kami kepada otoritas Hong Kong untuk mengakhiri pelecehan yudisial terus-menerus terhadap dua jurnalis dan menghentikan kampanye jahatnya terhadap kebebasan pers.”
